Rekapitulasi Suara Manual Sudah Rampung tapi Situng Tak Juga Kelar, Ini Penjelasan KPU

HASIL rekapitulasi suara manual berjenjang Pemilu 2019 sudah diumumkan oleh KPU pada 21 Mei lalu, dengan persentase data 100 persen.

Namun, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) mereka hingga kini belum juga rampung.

Per Senin (10/9/2019) pukul 13.00 WIB, Situng KPU masih menunjukkan angka 97,13 persen, yang dirangkum pada 790.041 dari total 813.336 TPS.

• Kuasa Hukum Ingin Kivlan Zen Diberi Kesempatan Jelaskan Langsung Tuduhan Rencana Pembunuhan Pejabat

Padahal, proses penginputan data formulir C1 ke Situng, merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan sudah dimulai pada hari pencoblosan tanggal 17 April lalu.

Atas hal itu, beberapa elemen masyarakat mempermasalahkan konsistensi KPU dalam menyelesaikan Situng.

Sebagian juga meminta diadakan audit terhadap Situng KPU ini.

• Jusuf Kalla Sebut Prabowo Orang yang Realistis, Yakin Bakal Terima Apapun Putusan MK

Menjawabnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Situng yang tidak rampung 100 persen bukan terjadi pada Pemilu hari ini saja, melainkan juga di Pemilu sebelumnya.

Menurut dia, faktor yang membuat Situng melambat karena keserentakan penginputan data Pemilu, baik presiden maupun legislatif, serta beberapa catatan soal kelengkapan data.

"Memang Situng kita dari Pemilu ke Pemilu belum bisa mencapai 100 persen, kita selalu upayakan agar Situng itu mencapai 100 persen," kata Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

• Kivlan Zen Janjikan IR Berlibur ke Mana pun Jika Bisa Bunuh Bos Charta Politika Yunarto Wijaya

"Beberapa catatan itu misalnya soal kelengkapan data di lapangan," sambungnya.

Soal banyaknya pihak yang membandingkan keterlambatan proses Situng dengan rekapitulasi suara manual berjenjang, Arief Budiman juga belum mengetahui pasti mengapa KPU Kabupaten/Kota sebagai pihak penginput data, belum merampungkannya.

Arief Budiman tak memungkiri bahwa ada keterlambatan merampungkan proses penginputan data formulir C1 ke Situng.

• Polisi Ungkap Soenarko Palsukan Dokumen Senjata Api Sitaan dari GAM Agar Bisa Dikirim ke Jakarta

Sebab bila sesuai target, seharusnya seluruh penyelesaian upload data untuk Pilpres dan Pileg dapat diselesaikan masing-masing dalam kurun waktu lima hari kerja.

"Sebetulnya target kita untuk setiap jenis Pemilu itu 5 hari selesai. Misalnya menyelesaikan update upload data untuk Pilpres itu 5 hari selesai. Nanti untuk DPR RI 5 hari selesai, targetnya begitu," jelas Arief Budiman.

Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang meminta Situng KPU diaudit. Namun syaratnya, audit harus dilakukan oleh lembaga yang punya kompetensi mumpuni.

• Mengaku Tak Sehat Sejak Sebelum Lebaran, Ratna Sarumpaet Minta Dirawat di Rumah Sakit Mana Saja

"Silakan saja, KPU ini kan terbuka," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU diaudit.

Sebab, mereka berpandangan Situng KPU tersebut penuh masalah, khususnya yang merugikan kubu paslon 02.

• Jabatan Maruf Amin di Anak Perusahaan BUMN Dipermasalahkan Kubu 02, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya siap untuk diaudit. Apalagi, sedari awal Situng mereka juga sudah pernah diaudit.

"Kami siap. Sejak awal kita memang sudah diaudit," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Ia juga mengatakan, beberapa kali KPU sudah memenuhi protes keberatan dari kubu BPN, terutama soal kesalahan input data formulir C1 ke Situng KPU.

• Kadisdik Tegaskan Tak Ada Sekolah Favorit di Jakarta, tapi Akui Pandangan Seperti Ini Masih Terjadi

Bila BPN ternyata memiliki temuan baru soal kesalahan data Situng, KPU siap kembali mengklarifikasi permasalahan tersebut.

Lanjut Hasyim, KPU mengingatkan kepada BPN 02 untuk menyampaikan dugaan kesalahan input dara Situng tersebut lebih dahulu. Baru kemudian data versi BPN dan KPU dicocokkan.

Ia juga mengimbau agar BPN mengikuti proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang hingga kini masih terus berlangsung.

• Ini Penyakit yang Diderita Ratna Sarumpaet, Tensinya Tembus 160

"Segala macam hal keberatan, data, disampaikan ke KPU. KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal sudah berkali-kali diajukan dan diurus," jelasnya.

"Disampaikan ke KPU, nanti kita saling cek (data) aja. Kan rekapitulasi yang manual juga berjalan. Saya kira begitu," sambungnya.

Ilham Saputra, juga komisioner KPU, mempersilakan bila ada pihak yang mau mengaudit forensik IT lembaga penyelenggara tersebut.

• Ini Hal yang Dipersoalkan Mantan Komandan Grup Kopassus Hingga Laporkan Majalah Tempo ke Bareskrim

Tapi, pihak yang berhak dan punya kewenangan untuk itu, harus berada di posisi tengah-tengah, alias netral.

Mereka yang berstatus sebagai peserta Pemilu, tidak bisa begitu saja memaksa untuk mengaudit IT KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu independen.

"Sekarang gini, bukan enggak boleh, masa peserta yang audit kita?. Di mana-mana audit keuangan, audit macem-macem, pasti ada orang yang tengah dong," tuturnya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019) malam.

• Pria Pembunuh Tetangga yang Bakar Rumah Tak Kenal Korbannya, Diduga Depresi Ditinggal Istri dan Anak

Menurutnya, bila salah satu kubu menunjuk lembaga lainnya untuk diminta mengaudit IT KPU, maka secara tidak langsung lembaga yang ditunjuk khawatir punya keberpihakan.

Kemudian, Ilham mengusulkan jalan tengahnya.

Dia menyarankan kedua kubu tim kampanye pemilihan presiden, BPN dan TKN, untuk mencari lembaga independen yang telah mendapat kesepakatan bersama, untuk mengeksekusi audit forensik tersebut.

• Bunuh Tukang Sayur Lalu Bakar Rumah Sendiri, Pria Gangguan Jiwa Sempat Diikat dan Dihajar Warga

"Proses mekanismenya kan enggak begitu, tapi kalau mereka menunjuk orang, juga udah tentu keberpihakan. Bagusnya, cari lembaga independen dan disetujui bersama," usulnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak bisa menolerir adanya kesalahan input formulir C1 ke Situng KPU, hanya karena alasan human error.

Perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, kata dia, harusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pihak operator.

• Ini Alasan Polisi Jadikan Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Makar

Bahkan, Fadli Zon membandingkan pekerjaan operator penginput Situng dengan pelajar di bangku SMA.

Katanya, persoalan menginput data dengan kombinasi angka yang tak terlalu banyak, bisa dengan mudah dilakukan oleh pelajar di bangku SMA.

"Enggak boleh ada human error. Kita kan udah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu," kata Fadli Zon di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

• Sidang Sengketa Pilpres 2019 Terbuka untuk Umum, Media Boleh Siarkan Langsung

Petugas operator dengan keahlian yang dimiliki, kata Fadli Zon, sepatutnya bisa mengira-ngira sendiri berapa jumlah DPT di setiap TPS. Karena, KPU sudah membatasi hingga maksimal 300 orang per TPS.

Sehingga, paparnya, ketika ada suara masuk ke Situng dengan jumlah fantastis dengan angka suara mencapai ribuan, sepatutnya mereka bisa mendeteksi sendiri bahwa telah terjadi kesalahan.

"Harusnya langsung ter-reject, sehingga terverifikasi. Ini yang tidak terjadi dalam sistem ini. Misalnya, kita udah tahu jumlah DPT di setiap TPS, walaupun ada penambahan kita tahu berapa, tidak mungkin ada 1.000 orang di satu TPS," tuturnya.

• BREAKING NEWS: Mantan Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar

"Jadi kalau ada angka di TPS sampe seribu, dua ribu, apalagi ada yang delapan ribu, itu kan mustahil. Harusnya dengan sendirinya ter-reject, tidak terverifikasi, dan tidak masuk dalam Situng," sambungnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski KPU mengaku terus mencari kesalahan input dan meminta peran serta masyarakat, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam Situng KPU.

Maka itu, dia mengusulkan kepada KPU untuk menyetop beberapa hari real count tersebut, sambil perbaiki sistem yang digunakan.

• Ini Detail Pengawalan Melekat yang Didapat Sembilan Hakim MK Saat Tangani Sengketa Pilpres 2019

"Saya kira mestinya dihentikan dulu, perbaiki dulu sistemnya. Itu saya kira dalam beberapa hari aja atau beberapa jam aja bisa kok. Sistemnya menurut saya ini masih banyak kelemahan," kata Fadli Zon.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu pun setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid tiga, yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU dihentikan.

Fadli Zon beranggapan, pemilihan Situng oleh KPU sebagai bahan informasi rekapitulasi suara Pemilu 2019, sedari awal sudah bermasalah.

• Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019, Ketua Mahkamah Konstitusi: Kami Hanya Takut pada Allah SWT

Dia menilai, bila sebuah barang dari awal sudah bermasalah, maka seharusnya barang tersebut sepatutnya dihentikan.

Apalagi, kata Fadli Zon, Situng memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Alasan lainnya, perolehan hasil suara di Situng, pada akhirnya akan terbuang dan tidak dipakai oleh KPU.

• Polisi Ringkus Pria Berserban Ancam Bunuh Jokowi, yang Diciduk Sebelumnya Ternyata Salah Tangkap

Karena KPU dalam memutuskan hasil Pemilu 2019, berpegangan pada rekapitulasi manual berjenjang yang mereka terapkan.

"Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa Situng itu memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," ucapnya.

"Toh, pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang," tambahnya.

• Besok Uji Publik Perdana, Begini Penampakan Stasiun LRT Jakarta

Kata dia, maraknya kesalahan input data C1 ke Situng bisa menggiring opini publik terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu.

Ia juga mempertanyakan regulasi dan struktur organisasi yang diterapkan dalam Situng.

Kata Fadli Zon, publik tidak tahu betul siapa aktor di balik mereka yang bertugas menginput data tersebut.

• Istri Pria yang Ditangkap Densus 88 Menolak Rumah Kontrakannya Digeledah

"Siapa yang menginput, siapa yang memperbaiki, apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu?" Tanyanya.

Lebih jauh, dia menilai kesalahan input pada Situng KPU masuk kategori bentuk kecurangan Pemilu.

Dia menampik bila ada pihak yang mengatakan bahwa kesalahan itu karena human error. Sebab, jumlahnya terbilang cukup masif.

• Sore Ini KPK Umumkan Tersangka Baru Kasus Korupsi yang Rugikan Negara Triliunan Rupiah

"Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan ya, bukan kelalaian, tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif," beber Fadli Zon.

Banyaknya keresahan di masyarakat terhadap Situng KPU, menjadi salah satu alasan Fadli Zon mendatangi KPU di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Pantauan di lokasi, Fadli Zon hadir di lokasi sekira pukul 15.00 WIB, setelah turun dari mobil dinas hitamnya. Dirinya mengenakan kemeja putih dan celana krem.

• Densus 88 Bekuk Terduga Teroris di Bandar Lampung, Terkait Aksi Bomber Kartasura

Hadir terlebih dahulu, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Juru Debat BPN Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria.

"Penghitungan ini tidak mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat. Ada kesalahan-kesalahan yang begitu biasa dan begitu nyata, ada penambahan angka-angka. Ini bagaimana cara penghitungan suara dan software serta hardwarenya seperti apa?" cecar Fadli Zon.

Ia menilai perlu adanya audit yang dilakukan terhadap anggaran bagi KPU untuk menggelar Pemilu ini, terlebih soal Situng beserta software dan hardware-nya.

• Ini Maksud Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik Usulkan Koalisi Pilpres Dibubarkan

"Misalnya berapa orang yang melakukan input di mana dan seterusnya, server apa yang dipakai, operating system-nya apa, kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan Situng ini sehingga semuanya jelas," bebernya.

Jika memang dalam tinjauan nanti, kata Fadli Zon, terdapat hal-hal yang dinilainya tak sesuai standar, maka pihaknya bakal mengambil beberapa langkah.

"Nanti kita lihat harus mengambil langkah-langkah lain, karena menurut saya ini sangat menjadi perhatian dari seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti bagaimana proses ini," cetusnya. (Danang Triatmojo)