Pilpres 2019
MAHFUD MD Jelaskan Dasar Hukum dan Konsekuensi Pembubaran Koalisi Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019
Mahfud MD memberikan penjelasan terkait usulan pembubaran koalisi pengusung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019.
1. Apa yang saya sampaikan adalah proposal politik yang tidak didasari motif politik. Non politically motivated political proposal.
Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019 berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi melawan Pendukung Pak Prabowo.
Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial
2. Tentu proposal saya akan terdengar bising di telinga, dipandang sebagai indescent proposal, apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik semata mata.
3. Kelihatannya koalisi 01 yang paling keberatan. Mereka membayangkan Pak Jokowi sudah pasti jadi Presiden lagi, dan karena itu membayangkan sudah pasti mereka akan mendapat jatah kursi kabinet.
4. Meski pandangan itu wajar, saya kira kawan-kawan di Kubu 01 perlu lebih percaya diri.
Kenangan Pak Jokowi pada partai mana dan siapa di dalamnya yang paling setia, atau berguna bagi direksi politik beliau, tak akan pupus hanya karena koalisi bubar.
5. Pak Jokowi pasti juga memiliki pandangan dan penilaian sendiri tentang siapa siapa dari partai Koalisi 01 yang pantas dipilih oleh kuasa prerogatifnya di dalam sistem Presidensial.
Di samping itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki kebutuhan politik objektif berupa besaran dukungan partai di DPR agar pemerintahannya stabil.
Jadi, jangan terlalu kuatir, beliau pasti tak akan meninggalkan partai koalisi 01.
6. Proposal saya membubarkan koalisi adalah cara saya menggedor nurani para elit di dua koalisi. Sampai hari ini mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan.
7. Proposal saya boleh dibuang, dituding punya ambisi atau kepentingan, atau dianggap angin lalu.
Tapi para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat.
8. Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga.
Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan.