Hapus Operasi Yustisi, Anies Baswedan Ungkit DKI Jakarta Pernah Punya Gubernur Ber-KTP Solo
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menghapuskan operasi yustisi atau pelarangan masuknya warga yang tak punya identitas (KTP) DKI ke Ibu Kota.
lihat foto
Padahal, menurut Anies Baswedan, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran banyak juga ada dari kelas menengah dan atas juga.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia," kata Anies Baswedan.
Ia juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, untuk membawa surat-surat kependudukan secara lengkap.
• Kuasa Hukum Pertanyakan Kehadiran Anggota BIN dan BAIS Saat Pemeriksaan Soenarko
Anies Baswedan juga mengimbau kepada pendatang agar segera memiliki kartu BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah dijamin.
"Terakhir, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian," imbaunya.
"Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," harap Anies Baswedan.
Ahok Pernah Imbau Ini Juga
Imbauan Anies Baswedan juga pernah diungkapkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2014.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak lagi melakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).
Biasanya OYK digelar H+14 Lebaran. Karena pada saat itu merupakan batas waktu dari pendatang tinggal di Jakarta.
• Kuasa Hukum Bekas Danjen Kopassus Soenarko: Selundupkan Senjata Masa Cuma Satu? Itupun Sudah Busuk
Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, para pendatang tidak dilarang untuk tinggal di Jakarta, bahkan diperbolehkan menjadi warga Jakarta.
Asalkan, dia mendapatkan rekomendasi dari warga tempatnya berdomisili kalau pendatang itu memiliki rumah dan pekerjaan. Selain itu, harus ada surat pindah.
"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan," jelasnya.
• Polisi Malaysia Tangkap Warga Indonesia Terkait ISIS, Diduga Hendak Rencanakan Misi Bunuh Diri
"Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan," beber Ahok, seusai menjadi menjadi Pembina Apel Siaga dalam Rangka Menghadapi Arus Mudik dan Arus Balik Hari Raya Idul Fitri 1435 H di Lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
"Kenapa enggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu enggak ada tempat," paparnya.
