Satuan Gultor Cuma Bisa Diterjunkan Atas Perintah Panglima TNI

KAPUSPEN TNI Mayjen Sisriadi menjelaskan, Satuan Khusus Penanggulangan Teror TNI (Satgultor 81) hanya bisa diturunkan atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Satgultor 81, katanya, hanya akan diterjunkan jika ada informasi yang sangat akurat mengenai aksi terorisme yang akan menunggangi aksi unjuk rasa 22 Mei 2019, oleh kelompok pendukung pasangan 02.

Satgultor 81 melakukan simulasi terkait penanganan ancaman teroris dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (17/5/2019) pekan lalu.

• BREAKING NEWS: Beredar SPDP Kasus Dugaan Makar, Muncul Nama Prabowo Subianto

"Kecuali apabila diyakini adanya teroris yang akan memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi teror dengan didukung oleh informasi yang akurat (benar) dan bersumber dari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya, penggunaan Satuan Gultor TNI hanya atas perintah Panglima TNI," kata Sisriadi saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (21/5/2019).

Sisriadi juga menjelaskan, instruksi Panglima TNI untuk menggerakan Satgultor 81 tersebut tidak perlu diumumkan lebih dahulu ke masyarakat.

Sisriadi menekankan, saat ini posisi Satgultor 81 tersebut masih berada di homebase yang dirahasiakan.

• Prabowo Subianto: Tidak Ada Niat Kami untuk Makar

"Mereka akan tetap berada di home base. Saya ulangi, mereka akan tetap di home base," jelas Sisriadi.

Jika memang terpaksa harus diterjunkan karena ada kelompok teroris yang mencoba menfaatkan situasi pada aksi 22 Mei, maka dari segi jumlah pasukan dan strategi, juga di bawah kendali Panglima TNI.

Menurut Sisriadi, saat ini situasi pertahanan dan keamanan terpantau kondusif dan belum ada eskalasi status pertahanan dan keamanan menjelang aksi 22 Mei besok.

• Luhut Pandjaitan Bilang Purnawirawan Pendukung 02 Banyak yang Belum Pernah Dengar Desingan Peluru

Ia menjelaskan, sampai saat ini masih diterapkan prosedur pertahanan dan keamanan untuk obyek vital di ibu kota seperti biasanya, yakni Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menjadi leading sector, dan Kodam Jayakarta untuk perbantuannya.

"Sampai saat ini masuh terpantau kondusif. Masih pakai mekanisme dan prosedur keamanan yang seperti biasanya," terang Sisriadi.

Status Siaga Satu

Sementara, As Ops Kapolri Irjen Martuani Sormin menandatangani surat telegram berisi perintah kepada jajaran Polri, untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Hal ini dilakukan untuk menghadapi aksi unjuk rasa pada 22 Mei 2019 besok.

Dengan surat telegram itu, Mabes Polri menerapkan status keamanan Siaga 1 terhitung sejak 21 Mei hingga 25 Mei 2019.

• Permadi Mengaku Beda Pandangan Soal People Power dengan Eggi Sudjana

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

"Betul, informasi dari As Ops demikian," ujar Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi, Selasa (21/5/2019).

Ada pun surat telegram itu bernomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019 dan diterbitkan pada Senin (20/5/2019) kemarin.

• Prabowo Akui Berat Tempuh Jalan Anti Kekerasan, Minta Pendukungnya Jangan Balas Jika Dipukul

Melalui surat itu, terdapat perintah khusus kepada personel Polri yang berdinas di satuan kerja Mabes Polri, untuk mengikuti apel batalion kerangka tiap pukul 08.00 WIB di Lapangan Baharkam Polri.

Selain itu, personel Korps Bhayangkara juga diperintahkan mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL).

Disebutkan pula, masing-masing kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah diminta selalu melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah, dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

• BREAKING NEWS: Polda Metro Jaya Tarik SPDP dengan Terlapor Prabowo Subianto

Sebelumnya, sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.

Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.

• Ini Alasan Polisi Tarik SPDP Prabowo Subianto

Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

• Jokowi: Kalah Itu Pasti Enggak Puas, tapi Jangan Aneh-aneh Lah

Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.

Ada pun tindakan konkret dari gerakan kedaulatan rakyat adalah aksi unjuk rasa secara damai.

• Hari Ini Polda Metro Jaya Periksa Amien Rais, Status Saksi Bisa Berubah Menjadi Tersangka

"Gerakan itu diperlukan untuk menjadi perhatian bagi mereka, kalau pun tidak akan dikatakan pressure, supaya mereka memperhatikan bahwa mereka selama ini terbukti oleh rakyat, bukan oleh lembaga yang mengadil, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan," paparnya.

Aksi unjuk rasa gerakan kedaulatan rakyat, menurut Marwan, akan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019. Pihaknya menargetkan 7 juta massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

"Dan selama ini kita sudah buktikan dengan 7 juta orang di aksi 212 atau 14 juta di ulang tahun 212. Tidak ada masalah, kita akan melakukan itu," ucapnya.

Menuntut Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengataan, pihaknya akan menggelar demontrasi damai pada tanggal 20,21, dan 22 Mei 2019.

Aksi unjuk rasa tersebut untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2019 yang ia inilai penuh kecurangan.

"Tentu kita akan kelihatannya demo damai tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk aja. Selama ini kita kayak dicuekin aja nih," ujarnya, di tempat yang sama.

• Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional di 30 Provinsi, Jokowi-Maruf Amin Unggul 55 Persen

"Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal (KPPS) begitu banyak. Kita sudah menyuarakan itu tapi kok kayaknya dicuekin aja," tuturnya.

"Nah, ini bentuk dari protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," sambungnya.

Menurut Titiek, aksi unjuk rasa nanti akan melibatkan banyak orang. Namun, putri Presiden Soeharto tersebut tidak menyebutkan estimasi massa yang akan hadir.

• Hendropriyono Bilang Anjing Peliharaan yang Siap Ia Pinjamkan Tak Mau Lepas Gigitan Jika Menyerang

Ada pun tempat unjuk rasa akan tersebar di sejumlah titik, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia.

"Tidak seperti 212 (jumlahnya), tapi cukup banyaklah. Kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, seratus sekian ribu polisi, insyaallah massa kita lebih dari itu," cetusnya.

Politikus Partai Berarya itu memastikan bahwa aksi akan dilakukan dengan damai, terkecuali bila aparat keamanan bertindak represif.

• BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Kasus Dugaan Makar

"Insyallah damai, ya kita pasti damai, kecuali kalau di sana kita ditimpuki gas, ditembaki gas air mata. Kita rakyat yang ingin memperjuangkan tapi kita ditembak-tembaki, tapi dizalimi. Nah, itu tentunya rakyat yang akan bicara sendiri," bebernya.

Ada pun tuntutan yang ingin disampikan dalam aksi unjuk rasa yang rencananya digelar tiga hari berturut-turut itu adalah meminta penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Karena, menurutnya, pasangan Jokowi-Maruf Amin telah curang dalam mengikuti Pemilu Presiden 2019.

• Eggi Sudjana Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar, Buku Ini Kena Getahnya

Tuntutan diskualifikasi juga dipilih, karena pemungutan suara ulang akan memakan biaya yang sangat tinggi.

"Harapannya didiskualifikasi, mana yang curang? petahana yang curang ini harus didiskualifikasi. Jadi kalau kita ulang lagi ini mahal sekali, makan waktu, biaya mahal," ucapnya.

"Sekarang saja sudah Rp 25 triliun, hasilnya kayak gini. Apakah kalau kita ulang dengan another Rp 25 triliun hasilnya akan lebih baik? Siapa tahu mengulang yang ini lagi. Tapi kalau memang sudah curang dan di UU-nya sudah ada, ya harus di-dis (dikusalifikasi), ya di-dis gitu," paparnya.

FPI Ikut

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengatakan, massa FPI akan ikut turun dalam aksi unjuk rasa Gerakan Kedaulatan Rakyat pada 20, 21, 22 Mei 2019.

Massa yang akan hadir tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga luar daerah.

"Dari mana-mana ya, jumlahnya tidak bisa dihitung karena sangat cair," ujarnya di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

• Begini Penampakan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Pakai Sandal dan Tangan Diborgol

Menurutnya juga, ratusan masjid di Jakarta akan menerima kedatangan massa yang sebagian berasal dari luar Jakarta tersebut.

Ia berharap seluruh masjid di Jakarta membuka pintu untuk peserta unjuk rasa.

"Seluruh masjid diharapkan bisa membuka pintu untuk saudara-saudara kita," pintanya.

• Ada Ancaman Peledakan Bom Saat Aksi 22 Mei, Kata Hendropriyono Agar Pemerintah yang Disalahkan

Sementara, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Aksi juga akan diisi dengan tausiah.

"Akan banyak tausiah, termasuk tausiah kepada KPU. Habis itu seperti biasa salat berjamaah dan lainnya," terangnya.

Ada pun tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut adalah meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Bawaslu menghentikan kecurangan di Pemilu 2019.

• Kronologi Lieus Sungkharisma Ditangkap Polisi, Diciduk Saat Bersama Seorang Wanita di Apartemen

Pihaknya menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan tidak jujur dan adil, serta penuh kecurangan.

"Yang pasti kecurangan Pemilu harus dihentikan," cetusnya. (Gita Irawan/Vincentius Jyestha)