Ingin Bertemu Prabowo Subianto yang Tolak Hasil Penghitungan KPU, Jokowi: Kalah Itu Pasti Engga Puas

Menurut Jokowi, jika tersebut merasa tidak puas karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019, maka sebaiknya menempuh jalur yang telah ditentukan yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," ujar Jokowi. 

"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu dua kali dalam menyelenggarakan Pemilu dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara.

"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh kpu, yang menang sudah ditetapkan, itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tutur Jokowi.

Diketahui, KPU saat ini masih melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan direncanakan diumumkan pemenang Pilpres pada 22 Mei 2019. 

Soal kursi Ketua MPR

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) antara Partai Golkar dan PKB. 

Menurut Jokowi, wajar saja jika partai berlambang pohon beringin menginginkan posisi tersebut, mengingat Golkar menjadi pemenang Pemilu nomor dua dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Ya saya kira sebagai pemenang yang kedua ya wajar," kata Jokowi usai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Ketika ditanya soal Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang juga menginginkan posisi Ketua MPR, Jokowi menilai hal itu juga sebuah kewajaran. 

"Semua menginginkan, wajar juga," ucap Jokowi.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengusulkan nama Ketua MPR berasal partai berlambang pohon beringin.

Airlangga menjelaskan dalam UU MD3 bahwa pemenang Pemilu akan menjadi Ketua DPR. Dalam hal ini, PDIP sudah jelas akan menduduki pucuk pimpinan tersebut. 

"Sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketua PKB), yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.