Hendropriyono Bilang Anjing Peliharaan yang Siap Ia Pinjamkan Tak Mau Lepas Gigitan Jika Menyerang

Meski begitu, Moeldoko enggan menyebut kelompok yang dimaksud tersebut.

"Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah? Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," papar Moeldoko.

Moeldoko mengungkapkan adanya upaya sistematis jika terjadi pengumpulan massa pada 22 Mei 2019.

• Wow! Desa Ini Hasilkan Rp 50 Miliar per Tahun Padahal Tak Punya Potensi Pariwisata

Ia mengatakan, ada sekelompok tertentu yang ingin situasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko.

Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tetap tenang, dan tidak perlu takut atau khawatir akan stabilitas keamanan.

• Relawan 01 Tantang Rizieq Shihab dan Amien Rais Bermubahalah, Minta MUI Jadi Fasilitator

Ia menegaskan, pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani hal tersebut.

Sebelumnya, sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.

• Ibas Boyong Tiga Anaknya Habiskan Akhir Pekan Spesial, Bupati Ini Titip Salam Sayang

Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.

Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

• Pemuda Ini Ancam Sebarkan Foto dan Peras Korban Hingga Rp 80 Juta, Begini Modusnya

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.

• Wanita Muda Gamers ML Ini Bobol Bank Hingga Rp 1,85 Miliar, Begini Caranya