Ibu Kota Pindah, Sedikitnya 1,5 Juta Orang Juga Bakal Hijrah dari Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditugaskan untuk mengkaji perlu atau tidaknya pindah ibu kota, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugasi membuat konsep desainya.

Basuki Hadimuljono memastikan kementeriannya sudah mengantongi desain pembangunan ibu kota baru tersebut.

Desain itu dapat langsung diterapkan jika ibu kota baru sudah diputuskan lokasinya.

• Desain Ibu Kota Baru Usung Konsep Pancasila, Kalimantan Paling Ideal

"Sudah membuat desain Kota Pancasila. Jadi ada sirip-siripnya lima supaya enggak berdebat. Di ujungnya ada masjid ada gereja," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

• MUI Tanggapi Hasil Ijtima Ulama Jilid Tiga: Belum Ada Keputusan Kok Sudah Imbau Diskualifikasi?

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

• Rizieq Shihab Minta Real Count Disetop, KPU Tegaskan Tidak akan Tunduk kepada Siapapun

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

• PDIP Protes Anies Baswedan Sebut Banjir di Zaman Ahok Lebih Parah

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Rizal Ramli: Rakyat Bukan Perlu Ibu Kota Baru, tapi Presiden Baru