Kapolri Kejar Pembuat Hoaks Polri Siap Tembak Mati Perusuh NKRI Sekalipun Cucu Nabi

"Perbedaan pilihan biasa dalam demokrasi, tapi kehendak rakyat sudah ditentukan 17 April yang lalu, sehingga kita menunggu penghitungan resmi dari KPU," papar Jokowi.

Sebelumnya, pengusaha mengaku khawatir perbedaan suara antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpaut tipis di kisaran 1-2 persen, sehingga dapat berpotensi kerusuhan.

Namun, berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei, selisih suara kedua pasangan calon tersebut memiliki jarak di kisaran 10 persen.

• Sandiaga Uno: Kursi Wakil Gubernur DKI Diserahkan ke PKS, End of Question, Jangan Digoreng Lagi

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi, meminta pasangan calon presiden-calon wakil presiden, mengimbau pendukung masing-masing tetap tenang menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.

"Kami berharap imbauan elite politik, konstituen masing-masing untuk tetap tenang sambil menunggu hasil dari rekapitulasi KPU," pinta Pramono, ditemui di Kantor KPU, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, di setiap pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi pengerahan massa ataupun mengajukan petisi tuntutan.

• Anak Buah Anies Baswedan: Emang Skybridge Tanah Abang Masih Perlu Diresmikan Ya?

Namun, pihaknya menganggap ini sebagai bagian dari perbedaan pendapat yang harus dihargai. Asalkan, kata dia, jangan sampai terjadi tindakan kekerasan.

"Bagian dari hak konstitusi warga negara. Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi. Tidak melakukan tindakan kekerasan di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing-masing," harapnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau semua pihak tidak memobilisasi massa, baik dalam rangka perayaan kemenangan, atau mengungkapkan ketidakpuasannya, sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

• Integritasnya Dipertanyakan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Dia Tidak Tahu Apa yang Terjadi pada Saya

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukam mobilisasi (massa) untuk merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," tutur Tito Karnavian di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Ia mencontohkan, pihaknya telah membubarkan upaya mobilisasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat seusai pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Ia bahkan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan hal yang sama jika menemukan adanya mobilisasi massa di wilayahnya.

• Putri Amien Rais Sempat Sebut Ratna Sarumpaet Korban Penganiayaan, Ini Dua Kesimpulan Tompi

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakulan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai aturan hukum, TNI Polri juga mengimbau agar para pihak menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku.

Namun jika ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, maka TNI Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir.

• Lelah Berjuang, Korban Penipuan First Travel Berniat Mengemis ke Negara Kaya Agar Bisa Umrah