Pemilu 2019
UPDATE PEMILU: 45 Orang Tewas Selama Pemilu Serentak, dari Jenderal Polisi sampai Petugas Biasa
Sebanyak 45 orang meninggal dunia saat menjalankan tugas Pemilu serentak 2019. Ini adalah jumlah korban terbesar Pemilu era reformasi.
lihat foto
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak KPU dan pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak.
Dedi mengatakan, usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar.
Persoalan paling mencolok, menurut dia, adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal pada 17 April kemarin.
“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses pemilu selesai ini harus dievaluasi segera oleh pemerintah,” kata Dedi, mantan Bupati Purwakarta.
Dedi menilai, kasus meninggal dunianya beberapa petugas KPPS merupakan potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan semua pihak.
Terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten/kota. Penghitungan suara keseluruhan memakan waktu sangat lama.
“Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam,” ujarnya.
Lebih lanjut Dedi menambahkan, sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari, bahkan hingga pagi hari.
Belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.
Tak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut, menurutnya, melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang juga menjadi tim sukses kampanye calon presiden.
“Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah,” katanya.
Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019, lanjut Dedi, menyebabkan masalah psikologi sosial yang begitu berat.
“Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak,” tutur Dedi.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pun berencana mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilu serentak menyusul adanya kasus yang menewaskan petugas penyelenggara Pemilu 2019 di beberapa daerah.
"Setelah pemilu selesai baru akan dilakukan evaluasi," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat diwawancarai wartawan di kantornya, Sabtu (20/4).
