Ada yang Bekerja Sampai Sakit Hingga Meninggal, Petugas KPPS Tak Diasuransi, Honornya Cuma Segini

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya tidak dapat memberikan tunjangan berupa asuransi kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau (KPPS).

"Kami sebetulnya sudah mengajukan (anggaran) itu. Mengajukan agar ada asuransi yang meninggal dunia, tetapi kan pemegang otoritas anggaran tak bisa memastikan hal itu. Jadi ya memang belum bisa kita berikan," kata Arief Budiman saat dikonfirmasi, Jumat (19/4/2019).

Dia mengakui, KPPS bekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPPS) mulai dari pemungutan suara pada Rabu (17/4/2019) sampai Kamis (18/4/2019) dini hari, atau sampai berakhirnya penghitungan suara.

• Prabowo Sangat Yakin Bisa Rebut 63 Persen Suara, Ini Alasannya

Pekerjaan berat itu membuat KPPS mengalami sakit hingga berujung meninggal dunia. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia.

"Ada beberapa ada yang laporan memang. Tetapi saya mau klarifikasi dulu ya, memang dilaporkan bahkan ada yang sampai menjelang azan subuh belum selesai, tetapi sampai hari ini sperti kejadian yang luar biasa belum ada yang dilaporkan," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta petugas agar mengatur ritme kerja antara istirahat, makan, dan kerja. Pekerjaan dilakukan tanpa melewati batas target waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

• Ini Dua Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Terkait Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

"Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugasnya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perhatikan istirahat, makan, karena ini masih panjang. Di kecamatan apalagi, kan cukup melelahkan," paparnya.

Sementara, besaran honor KPPS disesuaikan dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Honor untuk ketua KPPS sebesar Rp 550.000, dan Rp 500.000 bagi anggota KPPS. Jumlah ini masih harus dipotong pajak senilai 3 persen, sehingga besaran honor yang diterima KPPS lebih kecil lagi.

• Moeldoko Ungkap Raja Arab Saudi Banyak Bicara Saat Makan Malam Bareng Jokowi, Beda Saat di Indonesia

Setelah dipotong pajak, ketua KPPS hanya akan menerima sebanyak Rp 515.000, dan anggotanya sebesar Rp 470.000.

Angka yang dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kerja KPPS yang 24 jam non stop harus menyelesaikan seluruh proses pemilu, mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan, dan berita acara.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) ditusuk, saat berselisih paham dengan anak ketua RT 6, tepatnya di depan TPS 8 Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

• Ini Doa Khusus Cawagub DKI Ahmad Syaikhu Sebelum Mencoblos

Insiden Ketua KPPS ditusuk anak ketua RT itu diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara saat meninjau TPS 58, Palembang.

"Untuk pemilu saat ini aman-aman saja, tapi ada kabar penusukan di TPS 8 Musi Rawas oleh anak ketua RT setempat," ujar Kapolda, Rabu (17/4/2019).

Dari data yang dihimpun, peristiwa Ketua KPPS ditusuk terjadi pada pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

• Datang ke TPS Tak Naik Kuda, Prabowo Joget Gatot Kaca Lalu Gendong Anak Kecil

Kejadian terjadi tepat di depan TPS 8, karena korban bernama Rio Habibi sebagai ketua KPPS, dicurigai menyimpan kunci gembok kotak suara oleh anak Ketua RT 6 Febri Bin Arpan.

"Rio Habibi sebagai ketua KPPS 8 mengalami luka ringan, korban sadar. Pelaku namanya Febri bin Arpan," kata Kapolda.

"Saat itu anak ketua RT sedang mencari kunci gembok kotak suara, namun baru ketemu dua. Dia curiga cuma dua dan satunya disimpan oleh ketua KPPS," sambungnya.

• Sebelum Mencoblos, Anies Baswedan Diskusi dengan Putranya yang Baru Pertama Kali Memilih

Beruntung korban dapat diselamatkan. Pihak keamanan setempat langsung menangkap pelaku dan membawa korban ke klinik setempat untuk dilakukan perawatan.

"Korban dibawa ke Puskesmas Selangit. Motif pelaku curiga bahwa anak kunci yang dipegang oleh ketua TPS Rio Habibi sebanyak 2 buah," jelasnya.

"Pelaku mencurigai bahwa anak kunci ada tiga. Saat ini pihak kepolisian tengah memeriksa pelaku lebih lanjut," tambah Kapolda.

• Pasien Disabilitas Mental Ini Pilih Barack Obama di Pemilu 2019

"Saat mau mulai pemungutan suara kan buka kotak. Kuncinya ada 3, kurang satu, disuruh nyari mungkin tersinggung," beber Zulkarnain.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, korban kini telah dirawat dan pelaku telah diamankan.

Pemungutan suara di kelurahan itu pun, kata dia, telah kembali berjalan.

• Ratna Sarumpaet: Kamu Pilih Siapa? Hati-hati Memilih Lho

"(Sudah dirawat, (pelaku) sudah diamankan, pemilihan tetap berjalan. Dilaporkan berjalan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,7 triliun untuk pemilu serentak 2019.

Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan serta peningkatan kualitas pertahanan dan pengamanan pada pilpres dan pileg, 17 April 2019 mendatang.

• Mencoblos Bersama Istri, Maruf Amin: Ini Pencoblosan Paling Nikmat

"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak, anggaran Rp 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru.

Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

• Ditanya Apakah Bisa Menjamin Pemilu Tidak Chaos, Prabowo: Saya Enggak Punya Kekuasaan

"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.

Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.

• KPU Afganistan Pertimbangkan Pakai Kotak Suara Berbahan Karton Seperti Indonesia

Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita mesti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga. Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," paparnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun. (*)