KPK Bantah Ada Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun, Ini yang Sebenarnya Terjadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal kebocoran anggaran sekira Rp 2.000 triliun.

Menurutnya, hal itu merupakan salah persepsi

Wakil Ketua KPK ‎Saut Situmorang menegaskan, yang dimaksud KPK adalah potensi penambahan anggaran sekira Rp 2.000 triliun, bukan kebocoran anggaran Rp 2.000 triliun.

• Aturan Ini Bikin Ribuan Dokter Muda di Indonesia Menganggur dan Gigit Jari

‎Menurutnya, KPK berdiskusi bahwa APBN Indonesia bisa mencapai Rp 4.000 triliun.

Dengan jumlah APBN saat ini sekitar Rp 2.400 triliun, maka potensi yang bisa didapat adalah sekitar Rp 2.000 triliun.

"Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun," ujar Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

• Anggota DPR dari Partai Gerindra Paling Tidak Patuh Lapor LHKPN, Nasdem Paling Taat

"Kami berdiskusi di banyak tempat. Kita tuh bisa ngejar Rp 4.000 triliun, bisa ngejar," tegasnya.

"Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, tapi potensi penambahan. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi di banyak tempat itu bukan soal kebocoran. Yang disampaikan oleh Ibu Basaria Panjaitan itu adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi. Anda bisa bayangkan enggak kalau APBN kita sampai Rp 4.000 triliun, BPJS-nya gimana sekarang Rp 2.200?" paparnya.

Menurut Saut Situmorang, KPK akan mengejar potensi sekira Rp 2.000 triliun tersebut agar masuk dalam APBN, di antaranya mendatangi sejumlah instansi terkait, antara lain Bea Cukai dan Pajak.

• Prabowo: Kita Harus Menang dengan Selisih di Atas 25 Persen, Kubu 01: Halusinasi

"Gubernur DKI bilang, kan habis waktu mau selesai jabatannya lapor ke KPK. KPK datang sekali dia dapat Rp 7 triliun," ucapnya.

"Pak siapa waktu itu yang sebelumnya yang udah selesai jadi calon di Sumut, dia kan datang ke sini. 'Pak Saut Situmorang saya baru datang sekali ke DKI dapat Rp 7 triliun itu.' Itu kita ambil dari situ belajar itu apa? Jadi kita mau kejar Rp 4.000 triliun APBN, kita kalau bisa Rp 4.000 triliun," tuturnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran.

• Prabowo Subianto: Negara Kita dalam Keadaan Tidak Sehat dalam Semua Ukuran

Bahkan, Prabowo Subianto melampirkan pernyataan salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberitaan salah satu media online, bahwa kebocoran anggaran tersebut mencapai Rp 2 ribu triliun.

"Kebocoran kita saya hitung lebih dari 1.000 triliun. Bukan dibantah, tapi dihina dan diejek. Tapi saya beruntung bahwa pimpinan KPK katakan kebocoran kita lebih dari 2.000 triliun. Jadi sekarang yang benar siapa?" Kata Prabowo Subianto, saat berbicara di depan ratusan akdemisi yang tergabung dalam Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, dan Aktivis Kampus se-Indonesia (Geraaak), di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Prabowo Subianto mengaku sangat senang ada lembaga yang sepaham dengannya mengenai kebocoran anggaran tersebut.

• KPK Bilang Kebocoran Anggaran Negara 2 Ribu Triliun Lebih, Prabowo: Jadi Sekarang yang Benar Siapa?

Namun dirinya juga sedih, karena anggaran bocor tersebut jumlahnya tidak sedikit.

"Kita bagaimana bisa survive. Dari segi matematik, science, logika, tidak mungkin indonesia survive kalau bocornya 2.000 triliun tiap tahun," ujarnya.

Prabowo Subianto mengatakan, kebocoran anggaran tersebut menjadi sumber penyakit Bangsa Indonesia saat ini.

• Berdasarkan Laporan Intelijen, Dana Kampanye Sudah Ditarik Tunai Tiga Tahun Sebelum Pemilu

Bila tidak bocor, katanya, uang tersebut bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya dengan swasembada pangan.

Dua ribu triliun tersebut menurut Prabowo Subianto bisa digunakan untuk membuka 5 juta hektare lahan pertanian.

"Mungkin dengan 5 juta hektare pertanian kita bisa swasembada bahan bakar energi. Dengan 5 juta hektare pangan baru, kita bisa swasembada pangan. Jadi hitungan saya enggak sembarangan," paparnya. 

• Honor Pelipat Suara di Bekasi Belum Dibayar, Satu Lembar Harganya Tak Sampai 100 Perak

Sebelumnya, KPK mengungkap pendapatan negara hingga saat ini masih belum maksimal.

Bahkan, KPK menyebut adanya kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp 2.000 triliun.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapnya dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah, di Gumaya Tower Hotel, Semarang.

• PPATK Anggap Cara Bowo Sidik Pangarso Siapkan Dana Serangan Fajar Konvensional, Kayak Mau Lebaran

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria Panjaitan, Senin (1/4/2019).

Menurut Basaria Panjaitan, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4.000 triliun bisa dicapai," paparnya.

• Pendukungnya di Batam Banyak yang Pingsan, Jokowi Beberapa Kali Hentikan Pidato

Basaria Panjaitan menambahkan, salah satu upaya mencegah kebocoran anggaran adalah melalui penerapan sistem elektronik dalam penghitungan pendapatan.

Ia menyebut sejumlah daerah sudah menerapkan sistem elektronik untuk memantau pendapatan dari pajak, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

"Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen, sudah (langsung) ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online," paparnya.

• Rizieq Shihab Bakal Ditampilkan dalam Kampanye Terbuka Prabowo-Sandi di Stadion GBK

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tapi, menurut Prabowo Subianto, kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo Subianto menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

• Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas dan Lokasi Kantong Parkir Saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi lantas menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto, untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

• Prabowo: 17 April Tolong Jaga TPS, Jangan Sampai Ada Hantu dan Tuyul Ikut Nyoblos

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada 2014 silam. Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, sebaiknya segera dilaporkan kepada KPK.

• Prabowo: Saya Tidak Rela Jika Masih Ada Rakyat Tidak Makan

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ucap Jokowi.

Lantas, Prabowo Subianto mengatakan, orang Indonesia kebanyakan suka basi-basi dan tidak berani bicara apa adanya.

Pernyataan Prabowo Subianto tersebut disampaikan seusai menjelaskan potensi tambahan anggaran negara, melalui peningkatan tax ratio dan penghentian kebocoran anggaran, dalam acara dialog bersama Komunias Kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

• Andi Arief Kaitkan Pemenang Pilpres 2019 dengan Gerhana Bulan dan Matahari, Apa Maksudnya?

"Maaf, orang Indonesia ini suka bicara basa-basi. Suka enggak berani bicara apa adanya, iya kan? Orang lapar dibilang kurang gizi, orang miskin dibilang pra sejahtera," kata Prabowo Subianto.

Sedangkan di satu sisi, menurut Prabowo Subianto, apabila ia berbicara mengenai adanya kebocoran anggaran, ia malah dituntut untuk membuktikannya.

Oleh karena itu, menurut Prabowo Subianto, apabila ia disuruh membuktikan, maka ia meminta dirinya dipilih pada Pemilu 17 April mendatang.

• Uang Rp 8 Miliar akan Digunakan Bowo Sidik Pangarso untuk Serangan Fajar Pileg, Bukan Pilpres

"Kalau saya bicara kebocoran, buktikan mana? Loh, makanya pilih saya jadi presiden, saya buktikan. Saya tidak minta kalian milih saya sebagai presiden, saya tidak minta karena tidak boleh di sini. Tolong direkam ya, rekam, nanti disemprit lagi," tuturnya.

Meskipun demikian, Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju, bila cara mengelola negara diubah.

Indonesia, menurutnya, merupakan negara kaya yang bila kekayaanya tidak lari ke luar negeri, bisa digunakan untuk pembangunan.

• BREAKING NEWS: Jambret Beraksi di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Satu Korban Meninggal Dunia

"Saya kira masalah-masalah yang kita hadapi, dapat kita atasi. Saya sangat optimis kita dapat mengatasi masalah itu. Bersama para ahli, kita punya kuncinya, adalah kita butuh di tingkat yang paling tinggi kekuasaannya, strategi yang benar, falsafah pengelolaan yang benar," paparnya.

Prabowo Subianto tidak menampik ada sekelompok orang yang tidak suka padanya. Menurutnya, kelompok tersebut tidak suka karena ia mengungkapkan bahwa kekayaan Indonesia banyak yang lari ke luar negeri.

"Inti kesimpulan daripada pandangan saya adalah persoalan Bangsa Indonesia adalah masalah, karena banyak orang tidak suka dengan saya, karena saya bicarakan ini, tapi ini harus dibicarakan oleh semua kalangan. Inti masalah Indonesia adalah bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia," beber Prabowo Subianto.

• Korban Meninggal Tertimpa Pohon di Ragunan Peluk Erat Suami Sehari Sebelum Kejadian

Menurut Prabowo Subianto, banyak orang tidak suka ia mengungkapkan adanya kebocoran anggaran kurang lebih Rp 1.000 triliun per tahun.

Hal itu, katanya, mengakibatkan Indonesia tidak memiliki tabungan, karena kekayaannya terus mengalir ke luar negeri.

‎"Saya tidak mau asal bicara, saya bicara berdasarkan fakta. Saya melihat ini karena saya menganalisa ternyata kok bagaimana, sistem ekonomi macam mana mengizinkan kekayaan negara mengalir terus keluar?" ucapnya.

• Malam Ini JPO Pasar Minggu Dibongkar, Begini Rekayasa Lalu Lintasnya

Mantan Panglima Kostrad itu mengatakan, kebocoran anggaran tersebut merupakan fakta dan sudah ia tulis dalam buku Paradoks Indonesia dan Indonesia Menang. Ia pu mengaku berani mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

"Dan ini sudah berjalan puluhan tahun dan banyak orang tidak suka, karena Prabowo Subianto yang bicara ini. Saya juga tidak suka, tapi saya harus bicara, kalau tidak, ujung-ujungnya adalah duit, urusannya adalah semua uang," bebernya. (Ilham Rian Pratama)