Pilpres 2019
KPK Bantah Ada Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun, Ini yang Sebenarnya Terjadi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal kebocoran anggaran sekira Rp 2.000 triliun.
lihat foto
Namun dirinya juga sedih, karena anggaran bocor tersebut jumlahnya tidak sedikit.
"Kita bagaimana bisa survive. Dari segi matematik, science, logika, tidak mungkin indonesia survive kalau bocornya 2.000 triliun tiap tahun," ujarnya.
Prabowo Subianto mengatakan, kebocoran anggaran tersebut menjadi sumber penyakit Bangsa Indonesia saat ini.
• Berdasarkan Laporan Intelijen, Dana Kampanye Sudah Ditarik Tunai Tiga Tahun Sebelum Pemilu
Bila tidak bocor, katanya, uang tersebut bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya dengan swasembada pangan.
Dua ribu triliun tersebut menurut Prabowo Subianto bisa digunakan untuk membuka 5 juta hektare lahan pertanian.
"Mungkin dengan 5 juta hektare pertanian kita bisa swasembada bahan bakar energi. Dengan 5 juta hektare pangan baru, kita bisa swasembada pangan. Jadi hitungan saya enggak sembarangan," paparnya.
• Honor Pelipat Suara di Bekasi Belum Dibayar, Satu Lembar Harganya Tak Sampai 100 Perak
Sebelumnya, KPK mengungkap pendapatan negara hingga saat ini masih belum maksimal.
Bahkan, KPK menyebut adanya kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp 2.000 triliun.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapnya dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah, di Gumaya Tower Hotel, Semarang.
• PPATK Anggap Cara Bowo Sidik Pangarso Siapkan Dana Serangan Fajar Konvensional, Kayak Mau Lebaran
"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria Panjaitan, Senin (1/4/2019).
Menurut Basaria Panjaitan, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.
"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4.000 triliun bisa dicapai," paparnya.
• Pendukungnya di Batam Banyak yang Pingsan, Jokowi Beberapa Kali Hentikan Pidato
Basaria Panjaitan menambahkan, salah satu upaya mencegah kebocoran anggaran adalah melalui penerapan sistem elektronik dalam penghitungan pendapatan.
Ia menyebut sejumlah daerah sudah menerapkan sistem elektronik untuk memantau pendapatan dari pajak, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.
"Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen, sudah (langsung) ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online," paparnya.
• Rizieq Shihab Bakal Ditampilkan dalam Kampanye Terbuka Prabowo-Sandi di Stadion GBK
