KPAI Buka Hotline Pengaduan Terkait UNBK SMA, Catat Nomor Telepon dan Emailnya di Sini

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Setelah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMK, digelar pada 25-28 Maret 2019 lalu, kini giliran pelaksanaan UNBK jenjang SMA mulai digelar.

UNBK SMA digelar serentak pada Senin (1/4/2019), Selasa (2/4/2019), Kamis (4/4/2019) dan Senin (8/8/2019).

Sehubungan dengan pelaksanaan UNBK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah membuka pengaduan terkait USBN dan UNBK tahun 2019 dengan berbagai permasalahan.

Pengaduan dapat dikirimkan ke pengaduan online KPAI di website www.kpai.go.id, email pengaduan KPAI ke pengaduan@kpai.go.id dan nomor pengaduan KPAI 082136772273.

Hal itu dikatakan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Senin (1/4/2019).

"Pengaduan bisa oleh siapa saja dan tentang apa saja seputar UNBK. Misalnya mulai dari siswa yang tidak diberi hak ujian karena alasan tunggakan SPP atau sejenisnya, karena melakukan pelanggaran disiplin dan lain sebagainya," kata Retno.

Ia mengatakan saat pelaksanaan UNBK jenjang SMK, KPAI tidak menerima pengaduan sama sekali dari peserta ujian maupun orangtuanya.

"KPAI memiliki perhatian khusus terkait pelaksanaan USBN dan UNBK tahun 2019 ini terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat, seperti anak-anak Nduga kabupaten Jayawiyaya yang berada di sekolah darurat pasca kekerasan pada Desember 2018," katanya.

"Dan juga anak-anak di berbagai sekolah darurat pasca gempa dan tsunami di Lombok, Palu, Sigi, Pandeglang, Sentani dan lainnya," tambah Retno.

Ia menjelaskan kurang lebih 200 dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN).

"Ratusan anak atau pelajar asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya," katanya.

Mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018.

"Dari informasi yang diperoleh KPAI, pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti USBN dan UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga. Sebab sejak peristiwa kekerasan tersebut, anak-anak bersekolah di sekolah darurat," paparnya.

Karenanya kata Retno, KPAI meminta pemerintah memastikan hak anak-anak di wilayah terdampak gempa dapat mengikuti USBN maupun UNBK meski dengan kondisi darurat atau dalam pemulihan akibat bencana.

"KPAI sudah mengingatkan Kemdikbud RI dan Kemenag RI, bahwa anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat, maka saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi mereka," kata dia.