Dibilang Bodoh Soal Hoaks Dijerat UU Terorisme, Wiranto: Yang Ngomong Panik Enggak Bisa Neror Lagi

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto merespons pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik.

Kendati demikian, Wiranto tidak ambil pusing terkait respons negatif yang ditujukan kepada dirinya.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam sambutannya di acara Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba, di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (28/3/2019).

• Pecat Romahurmuziy dan Tak Berikan Bantuan Hukum, PPP Bisa Dipersepsikan Gagal Manusiawi

"Loh kok ribut Pak Wiranto ngawur, Pak Wiranto bodoh? Biarin aja, yang ngomong itu jangan-jangan yang panik enggak bisa neror lagi," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, hoaks dapat dijerat undang-undang terorisme, lantaran memiliki kesamaan dengan terorisme yang kerap mengancam.

"Hoaks identik dengan terorisme yang sudah mengancam dan sebagainya, maka undang-undang terorisme," jelasnya.

• Taufik Pastikan Tak Ada Nama Baru Cawagub DKI, Kecuali Bila Hal Ini Terjadi

Sebelumnya, pemerintah menilai hoaks alias berita bohong akan menjadi ancaman pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, hoaks bisa memicu kekisruhan pada Pemilu 2019.

Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyebar hoaks. Penyebar hoaks, ucap Wiranto, sama dengan pelaku terorisme. Bukan teror secara fisik, tapi non-fisik.

• Minta Pemerintah Tegas di Papua, Fadli Zon: Jangan Disebut Kelompok Bersenjata, Separatis Aja

"Karena menimbulkan ketakutan. Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Masyarakat yang diancam dengan hoaks untuk tidak menggunakan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara, menurut Wiranto, sudah bentuk ancaman terorisme.

Ia pun mewacanakan agar pelaku penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

• Wanita Terduga Teroris yang Tewas Tinggalkan Suami dan Anaknya yang Tak Mau Ikuti Paham Radikal

"Masyarakat diancam dengan hoaks untuk kemudian mereka takut ke TPS. Itu sudah ancaman, terorisme. Maka tentu kita gunakan Undang-undang Terorisme," kata Wiranto.

Wiranto menyampaikan, Kemenko Polhukam punya target untuk menjamin pelaksanaan pemilu aman dan lancar.

Jika ada pihak-pihak yang ingin mengacaukannya, maka ia tidak akan sungkan meminta proses pidana dilakukan.

• Wanita Terduga Teroris yang Tewas Gadaikan Rumah dan Tanah untuk Bikin Bom Mobil

"Jadi saya justru mengutuk, katakanlah orang-orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi. Milik kita ini loh. Kebanggaan bangsa kok dikacau, ini kadang-kadang, saya juga geram juga," cetus Wiranto.

Wiranto berujar, jajaran terkait akan mewaspadai daerah dengan indeks kerawanan. Satu di antara fokus pengamanan adalah di Papua.

Sedangkan aparat kepolisian telah memetakan modus hoaks. Di antaranya, berita bohong disebar melalui akun media sosial anonim, sehingga tak diketahui identitas penyebar.

• Tunjukkan Banyaknya Obat yang Diminum, Sutopo: Hampir Semua Pahit, Kadang Lebih Pahit dari Kehidupan

Sebelumnya, Wiranto menyebut hoaks alias berita bohong merupakan teror pemilihan umum serentak 2019.

Hal itu disampaikan Wiranto saat menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka), serta tahapan penghitungan suara, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Saat ini, ucap Wiranto, hoaks begitu marak menyebar ke masyarakat. Hoaks, katanya, menjadi ancaman baru pada Pemilu 2019. Karena dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sebelumnya, hoaks belum semasif saat ini.

• Survei Indo Barometer Pakai Simulasi Surat Suara Lengkap, Jokowi-Maruf Amin Unggul 21,3 Persen

"Artinya berita palsu, berita buatan, berita bohong yang dilansir ke publik, yang mengganggu publik, saya rasa itu merupakan teror, karena meneror, mengganggu psikologi masyarakyat," ujar Wiranto.

Wiranto menyebut berita bohong merupakan teror. Ia menilai berita bohong memunculkan kerusuhan di masyarakat, seolah-olah pemilu tidak aman.

"Ini isu. Tidak ada fakta. Oleh karena itu kita hadapi sebagai teror. Segera kita atasi dengan cara tegas dan keras," tegas Wiranto.

• Jokowi: Siapapun Presidennya Tak Mungkin Berani Hapus Pelajaran Agama dan Legalkan Nikah Sejenis

Rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka), serta tahapan penghitungan suara, turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait.

"Kita menyinkronkan, menyinergikan, upaya kita untuk mengamankan pemilu. Pemilu adalah kebanggan bangsa. Pemilu adalah pesta demokrasi, bukan menciptakan konflik," papar mantan Panglima ABRI itu.

Sebelumnya, Wiranto memastikan pasukan TNI dan Polri cukup memadai untuk mengamankan Pemilu 2019.

• Kondisi Kejiwaan Adi Saputra Si Perusak Motor Dinyatakan Normal, Hukuman 6 Tahun Penjara Menanti

Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir adanya gangguan fisik dalam pemilu.

Wiranto juga membantah adanya isu adanya kerusuhan besar menjelang Pemilu 2019.

Wiranto memastikan tidak ada kerusuhan besar terjadi menjelang dan pasca-Pemilu 2019.

• Andi Arief Ingatkan Karni Ilyas: Dekat dengan Polisi Bukan Berarti Bisa Lakukan Apa Saja

Hal itu disampaikan Wiranto seusai menggelar rapat kordinasi tingkat menteri bersama penyelenggara pemilu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

"Namun kita mensinyalir adanya isu, bahkan banyak isu seakan-akan menjelang dan pasca-pemilu akan ada kerusuhan besar. Ada people power begitu. Saya nyatakan di sini dari laporan intelijen tidak ada kerusuhan," kata Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan, saat ini kondisi pemilu hingga pasca-pemilu akan terkendali.

• Selamat dari Kecelakaan Maut Pesawat Ethiopian Airlines, Pria Ini Sempat Diperiksa Polisi

Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak resah soal isu tersebut.

"Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang mudah-mudahan hingga pemilu. Sehingga, masyarakat tidak perlu resah, jangan percaya ada isu ini," tegas Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu juga meminta masyarakat tetap berada di Indonesia, dan tidak perlu percaya isu tersebut.

• Kubu Prabowo-Sandi Tak Pernah Hadiri Sidangnya, Ratna Sarumpaet: Kok Tanyanya Sama Aku?

Ia meminta masyarakat tetap tenang dalam memilih capres-cawapres dan caleg di Pemilu 2019.

"Sampai-sampai akan tinggalkan Indonesia menghindari kerusuhan. Karena tidak ada kerusuhan, kita minta masyarakat tetap tinggal di tempat melaksanakan kewajiban memilih siapa calon presiden dan calon legislatif yang dipilih ya," beber Wiranto. (*)