Pilpres 2019
Dibilang Bodoh Soal Hoaks Dijerat UU Terorisme, Wiranto: Yang Ngomong Panik Enggak Bisa Neror Lagi
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto merespons pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik.
Penulis: Zaki Ari Setiawan |
lihat foto
"Jadi saya justru mengutuk, katakanlah orang-orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi. Milik kita ini loh. Kebanggaan bangsa kok dikacau, ini kadang-kadang, saya juga geram juga," cetus Wiranto.
Wiranto berujar, jajaran terkait akan mewaspadai daerah dengan indeks kerawanan. Satu di antara fokus pengamanan adalah di Papua.
Sedangkan aparat kepolisian telah memetakan modus hoaks. Di antaranya, berita bohong disebar melalui akun media sosial anonim, sehingga tak diketahui identitas penyebar.
• Tunjukkan Banyaknya Obat yang Diminum, Sutopo: Hampir Semua Pahit, Kadang Lebih Pahit dari Kehidupan
Sebelumnya, Wiranto menyebut hoaks alias berita bohong merupakan teror pemilihan umum serentak 2019.
Hal itu disampaikan Wiranto saat menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka), serta tahapan penghitungan suara, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Saat ini, ucap Wiranto, hoaks begitu marak menyebar ke masyarakat. Hoaks, katanya, menjadi ancaman baru pada Pemilu 2019. Karena dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sebelumnya, hoaks belum semasif saat ini.
• Survei Indo Barometer Pakai Simulasi Surat Suara Lengkap, Jokowi-Maruf Amin Unggul 21,3 Persen
"Artinya berita palsu, berita buatan, berita bohong yang dilansir ke publik, yang mengganggu publik, saya rasa itu merupakan teror, karena meneror, mengganggu psikologi masyarakyat," ujar Wiranto.
Wiranto menyebut berita bohong merupakan teror. Ia menilai berita bohong memunculkan kerusuhan di masyarakat, seolah-olah pemilu tidak aman.
"Ini isu. Tidak ada fakta. Oleh karena itu kita hadapi sebagai teror. Segera kita atasi dengan cara tegas dan keras," tegas Wiranto.
• Jokowi: Siapapun Presidennya Tak Mungkin Berani Hapus Pelajaran Agama dan Legalkan Nikah Sejenis
Rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka), serta tahapan penghitungan suara, turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait.
"Kita menyinkronkan, menyinergikan, upaya kita untuk mengamankan pemilu. Pemilu adalah kebanggan bangsa. Pemilu adalah pesta demokrasi, bukan menciptakan konflik," papar mantan Panglima ABRI itu.
Sebelumnya, Wiranto memastikan pasukan TNI dan Polri cukup memadai untuk mengamankan Pemilu 2019.
• Kondisi Kejiwaan Adi Saputra Si Perusak Motor Dinyatakan Normal, Hukuman 6 Tahun Penjara Menanti
Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir adanya gangguan fisik dalam pemilu.
Wiranto juga membantah adanya isu adanya kerusuhan besar menjelang Pemilu 2019.
Wiranto memastikan tidak ada kerusuhan besar terjadi menjelang dan pasca-Pemilu 2019.
• Andi Arief Ingatkan Karni Ilyas: Dekat dengan Polisi Bukan Berarti Bisa Lakukan Apa Saja
