TPA Burangkeng Dibuka Kembali Usai Ditutup Warga 2 Minggu, Ada 11.200 Ton Sampah Menumpuk

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi akhirnya kembali dibuka warga, Senin (18/3/2019), setelah selama dua minggu ditutup.

TPA Burangkeng Dibuka Kembali Usai Ditutup Warga 2 Minggu, Ada 11.200 Ton Sampah Menumpuk
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Truk sampah Pemkab Bekasi telah melakukan aktivitas pembuangan sampah di TPA Burangkeng, Senin (18/3/2019). 

Bahkan tumpukan sampah yang sudah terlanjut berada di truk membuat per mobil patah akibat kerasnya air lindih.

Selama ini truk-truk itu diparkirkan dipinggir jalan, maupun kuburan.

"Dua minggu ini per mobil sudah ada yang patah, terus ada aki yang hilang karena di parkirkan di tempat biasa ambil sampah. Ada ban yang hilang. Sampah sudah bau bangat pada ada belatung," paparnya.

Waspada, Perokok Pasif 4 Kali Lipat Berisiko Terkena Kanker Paru

Sebelumnya, Ketua Tim 17 yang merupakan tim penerima dan penyampaian aspirasi warga Desa Burangkeng, Ali Gunawan membenarkan warga telah kembali membuka TPA Burangkeng yang ditutup.

Seluruh warga telah melakukan rapat bersama untuk menyikapi hasil pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada Minggu (18/3/2019) sore.

"Kami sudah buka TPA setelah ada komitmen Plt Bupati secara langsung bakal penuhi uang kompensasi bau itu. Kita juga langsung adakan pertemuan dengan warga dan warga menyetuji akhirnya kita buka TPA Senin hari ini," kata Ali kepada Wartakotalive.com, Senin (18/3/2019).

Ternyata di Usia 30 sampai 45 Tahun Terbanyak yang Mengambil Kredit

Ali menjelaskan untuk proses pemberiannya Pemkab Bekasi meminta waktu untuk proses payung hukumnya.

Termasuk bakal melakukan studi banding ke Pemkot Bekasi soal payung hukum yang digunakan untuk pemberian kompensasi bentuk uang.

"Plt Bupati sudah komitmen, tapi tidak mau salahi aturan. Makanya kita nanti bersama Pemkab bakal studi banding ke Pemkot soal payung hukum itu," jelasnya.

Saham Bank BUMN Layak Dibeli? Penjelasan Analisis Saham

Namun, tuntunan lain soal infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bakal diakomodir.

"Tuntutan jalan, pendidikan kesehatan, Pemkab janji bakal akomodir. Kalau uang kompensasi, studi banding dulu buat payung hukum dahulu. Waktunya belum pasti, tergantung proses pembuatan payung hukumnya," ungkapnya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved