Sabtu, 2 Mei 2026

Rachmat Gobel Sebut UMKM di Daerah Harus Bisa Tembus Pasar Internasional

“Sekarang peran pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan, mereka harus punya Goal (tujuan) agar UMKM bisa menjadi produk nasional dan internasional

Tayang:
Editor: Ahmad Sabran
Kompas.com
Rachmat Gobel. 

"Karena ini makanan, maka harus ada standarisasi" ujar Luthfi.

Menurur Luthfi, soal peningkatan standarisasi ini mesti terus diperbaiki. Terkait standarisasi, salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah misalnya menyangkut sertifikasi halal. Menurutnya, sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah.

"Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini ditanggung pemerintah," terangnya.

Jika rencana ini berjalan tepat, Luthfi optimis hasilnya bakal baik.Menurut dia, produk UKM di sektor makanan olahan ini, pertumbuhannya bakal meningkat.

"Kita bisa mengharapkan pertumbuhan yang agresif" katanya.

Tetapi memang, disebutkan Luthfi, masih butuh waktu untuk mewujudkannya. Sebab, soal olahan makanan yang layak ekspor bukan hanya soal sertifikasi halal saja.
Produk-produk UKM makanan olahan juga masih harus melalui beberapa tahap. Misalnya ialah bagaimana lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita harus menunggu karena ini bukan cuma soal halal saja, tapi kan menyangkut sertifikasi di BPOM," tuturnya.

Sementara itu , Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintahan Jokowi terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.

"Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp 168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp 180 miliar di 2018," katanya.

Enggar menambahkan, pada tahun 2018 Kemendag telah menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan dengan Chili, Australia dan Palestina tanpa melakukan studi. Terlebih, Presiden meminta Indonesia mendukung Palestina dalam segala hal.

"Dan kami realisasikan dengan dukungan penuh. Korma dari Palestina sudah bisa ditemui di pasar. Inilah dukungan kongkret. Dengan negara Afrika, Rusia, Maroko, Korea, Bangladesh, jadi prioritas selesaikan negosiasi," katanya.

Presiden Jokowi sebelum mengatakan jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya bagaimana menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal, dan akses. Jokowi menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus tapi belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.

Selain itu, Jokowi khawatir jika UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online, maka marketplace akan diisi dengan produk luar negeri. Jokowi juga mengingatkan bahwa semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar

Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved