Pemilu 2019
BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Nama Tak Wajar di DPT ke KPU, Ini yang Bikin Mereka Curiga
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan 17,5 juta nama itu ke Kantor KPU di Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
lihat foto
"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang, karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," bebernya.
• Go-Jek Disarankan Keluar dari Zona Perang Tarif
Fahri Hamzah juga tak lupa mengkritik KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tak kompak.
Fahri Hamzah menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara.
Karena itu, Fahri Hamzah meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan.
• Terungkap! Ini Penyebab 34 Kapal Nelayan di Pelabuhan Muara Baru Hangus Terbakar pada Pekan Lalu
"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda, dan gitu Mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," papar Fahri Hamzah.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, audit forensik IT KPU sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaraan Pemilu.
Oleh karena itu, ia berharap KPU bersedia sistem IT-nya diaudit.
• Amien Rais: Kalau Sampai Curang, Kita Doakan KPU Laknat, Hidupnya Sengsara Dunia Akhirat
"Harus dilakukan audit IT forensik KPU bersama-sama tim dari Paslon 02 dan 01, sehingga kita yakin percaya dengan sistem," kata Fadli Zondi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Menurut Wakil Ketua DPR itu, yang harus diaudit adalah sistem rekapitulasi KPU. Meskipun, menurutnya rekapitulasi nanti yang diakui adalah yang manual berjenjang.
"Tapi jangan sampai ketika rekapitulasi kemudian ini ada formula-formula yang dicurigai bisa terjadi dengan adanya algoritma, karena memang memungkinkan itu dalam era sekarang ini," paparnya.
• Amien Rais: Kalau Sampai Curang, Kita Doakan KPU Laknat, Hidupnya Sengsara Dunia Akhirat
Selain itu, menurut Fadli Zon, pihaknya meminta KPU membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilih ganda atau fiktif.
Bila KPU memiliki niat baik untuk memperbaiki DPT, maka menurutnya akan meningkatkan kepercayaan Pemilu.
"Supaya mendapatkan trust dari kedua belah pihak, ini harus dibenahi, dan kalau nanti itu turun saya kira itu akan memberikan keleluasaan dengan surat suara yang berlebih," cetusnya. (Rizal Bomantama)
