Banyak Napi Kendalikan Bisnis Narkoba, Pengamat Sarankan Dirjen PAS Dievaluasi

Banyak Napi Kendalikan Bisnis Narkoba, Pengamat Sarankan Dirjen PAS Dievaluasi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Dirjen PAS tidak proaktif. Dirjen PAS juga dianggap tutup mata.

DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami dinilai belum mampu turut menekan peredaran narkoba di Indonesia.

Hal ini tampak dari masih banyaknya temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa masih banyak pelaku utama atau otak sindikat narkoba dikendalikan oleh narapidana.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, Dirjen PAS sejauh ini tidak senada gerakannya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri dan Bea Cukai yang proaktif memberantas peredaran narkoba.

"Persoalannya itu pengawasan di lapas yang lemah. Karena selama ini Dirjen PAS itu lebih bersifat elitis, bukan orang yang punya kompetensi di situ," kata Trubus dihubungi wartawan, Rabu (27/2/2019).

• BNNP DKI Ungkap Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Napi di Lapas Salemba

• Napi Rutan Cipinang Kabur, Asmara dan Uang Dibalik Kaburnya Narapidana Narkotika

• Pengunjung Bawa Sabu untuk Napi Lapas Pemuda Tangerang, Disembunyikan di Kardus Teh Kotak dan Kue

Trubus menilai, temuan ponsel yang memudahkan napi narkoba memesan barang haram adalah bukti kelalaian Dirjen PAS.

Bahkan, Trubus menduga terjadi transaksi di Lapas sehingga napi narkoba bisa memiliki sel yang istimewa.

Menurut Trubus, Dirjen PAS juga dianggap tutup mata ketika hanya memberikan sanksi administrasi kepada sipir-sipir yang bermasalah seperti menerima suap.

Sipir-sipir yang bermasalah bukannya diseret dalam hukum pidana, tetapi hanya dipindahkan ke Lapas lain.

"Cenderung ke administrasi. Jadi dia hanya dimutasi dipindahkan tempat lain. Jadi persoalan juga oknum-oknum sipir diduga setor, terima suap. Itu jadi sumber masalah," kata dia.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Trubus menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi bahkan mengganti Dirjen PAS.

Terlebih, kata dia, Dirjen PAS saat ini gagal menepati janji untuk merevitalisasi lapas.

Dia juga menyarankan, ke depan, pemilihan Dirjen PAS tidak ditunjuk langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena rawan mengulangi kesalahan yang sama.

Namun, pemilihan Dirjen PAS harus dilelang dengan melibatkan panitia seleksi dari kalangan profesional.

"Selama ini posisi Dirjen PAS itu selalu penunjukan menteri. Kepentingan menteri itu banyakan rekomendasi orang-orang partai, bukan profesional. Jadi itu menurut saya efektif pemimpin yang menjiwai, menyelesaikan persoalan ini," kata dia.

Solusi jangka pendek selanjutnya adalah dengan merotasi sipir-sipir setiap enam bulan.

Dia menilai sipir-sipir yang sudah menahun cenderung memiliki hubungan emosional dengan napi.

Kemudian untuk jangka panjang, Trubus menyarankan Direktorat Jenderal PAS dipisahkan dari Kemenkumham dan menjadi setingkat kementerian.

Hal ini untuk memudahkan pengawasan dan kerja sama antarsektoral seperti BNN, Polri dan TNI.

"Jadi lebih ditangani secara spesifik. Ini melintasi departemen-departemen lain. Ditjen PAS, TNI, Polri, BNN, bisa diawasi dan ditangani secara baik," kata dia.

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari sebelumnya menjelaskan, 90 persen hasil pengungkapan yang dilakukan pihaknya, semua bersumber dari dalam lapas.

"Seperti pengungkapan 100 kilogram sabu dan 1,4 ton ganja, semua dikendalikan napi. Semuanya dikendalikan dari dalam lapas," katanya Arman di Jakarta, Sabtu (2/2/2019) lalu.

Menurut Arman Depari, selama ini pihaknya sudah melaporkan siapa saja bandar-bandar besar ke ditjen PAS.

Tetapi nyatanya para napi narkoba itu masih terdeteksi mengendalikan peredaran narkotika.

"Dengan maraknya peredaran dan juga penyeludupan yang dikendalikan oleh napi, bisa kita simpulkan bahwa memang pengawasan agak lemah, dan barang kali pengawasan terabaikan," ungkapnya