53 Lurah di Depok Terancam Diganti Gara-Gara Duit Rp 2,75 Milliar

SEBANYAK 53 Lurah di Kota Depok terancam diganti akibat uang sebesar Rp 2,75 milliar.

BERDASARKAN Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Pembangunan Prasarana dan Sarana di Kelurahan, mulai tahun 2019 ini seluruh kelurahan se-Kota Depok bakal mendapat dana kelurahan masing-masing sebesar Rp 2,75 miliar.

Dana ini berasal dari anggaran Dinas PUPR Kota Depok sebesar Rp 189 miliar.

Angka itu adalah 54 persen dari total anggaran pengadaan Dinas PUPR Depok tahun 2019 yaitu Rp 350 miliar.

Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR, Supian Suri, mayoritas lurah di Kota Depok belum lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Sertifikasi pengadaan barang dan jasa adalah persyaratan kompetensi untuk mengelola dana kelurahan.

"Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sudah harus lulus pengadaan barang dan jasa. (Tapi) dari 63 kelurahan, cuma kurang lebih 10 lurah yang sudah lulus," ujar Supian yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (21/2/2019).

• Sekda Papua Tersangka Kasus Peganiayaan Pegawai KPK, Tapi Tak Ditahan dan Tak Dicekal

• Diklaim Jokowi Saat Debat, Fahri Hamzah Jelaskan Peran Prabowo, Gerindra, dan SBY Terkait Dana Desa

• Begini Nasib Lahan HGU Prabowo Usai Dibeberkan Jokowi Saat Debat Capres Kedua Pilpres 2019

"Artinya masih 53 lagi yang belum lulus pengadaan barang dan jasa," ujar Supian

"Ini akan jadi pertaruhan. Kita tidak berikan, sudah ada PP yang mendorong seperti itu," tambah Supian.

"Sementara, teman-teman di kelurahan itu mulai dari kapasitasnya secara teknis juga memang belum siap," lanjut Supian.

"Yang kedua, dari sisi jumlah selama ini pelayanan kemasyarakatan di luar kegiatan ini sudah berat," kata Supian.

Untuk itu, jelas Supian, tahun ini BKPSDM akan menggenjot kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seputar Pengadaan Barang dan Jasa kepada para lurah.

Harapannya, sebelum dana Rp 2,75 miliar cair ke kelurahan, ke-53 lurah itu sudah lulus.

Di sisi lain, lanjut Supian, sebenarnya terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa.

• Luna Maya Menangis di Tengah Acara Suka Suka Sore Sore MNC TV, Lalu Tinggalkan Panggung

• Survei Terbaru Pilpres 2019 Tunjukkan Fakta Suara yang Diincar Jokowi-Maruf Lari ke Prabowo-Sandi

• Survei Terbaru Pilpres 2019 Tunjukkan Jokowi-Maruf Dalam Posisi Tertekan, Simak Selengkapnya

Namun, mereka tidak berposisi sebagai lurah. Karena itu, dia tidak menutup kemungkinan adanya rotasi.