Anak Hendropriyono Sebut Jokowi VS Prabowo Persis Pacquaio Vs Oscar de la Hoya di Debat Capres Kedua

DEBAT Capres kedua semalam menghadirkan tontonan argumen Jokowi dan Prabowo dengan cukup menarik.

Banyak pihak Capres nomor urut 1, Jokowi, cenderung terlihat sebagai pemenang dalam debat Capres kedua yang diwarnai insiden ledakan di senayan itu. 

Bahkan usai debat capres kedua, muncul tagar #02GagapUnicorn.

Bahkan hashtag #02GagapUnicorn merangsek ke papan tranding topic di jagat twitter, menguntit hastag #JokowiBohongLagi yang sudah Berjaya sejak semalam.

Ya, dalam debat Capres kedua semalam, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memang terlihat tidak mengenal istilah unicorn.

Sebelum debat, sebetulnya, beberapa hari lalu istilah unicorn juga ramai disebut-sebut ketika orang membicarakan kicauan Ahmad Zacky, CEO Bukalapak, yang menghebohkan.

Bukalapak adalah salah satu perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang sudah mencapai level unicorn.

• Survei Terbaru Pilpres 2019 Tunjukkan Fakta Suara yang Diincar Jokowi-Maruf Lari ke Prabowo-Sandi

• Survei Terbaru Pilpres 2019 Tunjukkan Jokowi-Maruf Dalam Posisi Tertekan, Simak Selengkapnya

Mungkin Prabowo tidak sendirian, mungkin saja ada banyak orang lain tak mengenal baik istilah ini.

Orang lain yang tidak mengikuti perkembangan bisnis rintisan memang tidak akan mengenalnya, apalagi memahami istilah yang sangat khas dalam khasanah bisnis rintisan tersebut.

Dikutip dari kontan.co.id, bahkan mungkin orang-orang yang mengenal istilah unicorn pun mungkin juga tidak tahu bahwa ada tiga nama binatang lain yang juga diadopsi oleh dunia startup untuk menggambarkan level valuasi perusahaan-perusahaan rintisan.

Level valuasi perusahaan startup paling kecil disebut Cockroach alias kecoa.

Sebutan ini untuk menjuluki perusahaan rintisan awal yang memiliki valuasi masih kecil, tapi tahan banting. Ulet bertahan hidup seperti kecoa.

Perusahaan seperti ini bisa menarik para angel investor untuk mengikutsertakan modalnya sehingga valuasinya membesar.

Di level selanjutnya, terdapat istilah Ponies alias kuda poni.

Istilah dipakai untuk menjuluki perusahaan-perusahaan rintisan yang telah memiliki valuasi menembus US$ 10 juta atau sekitar Rp 141-an miliar.

Jika perusahaan di level ini bisa mempertahankan dan menaikkan nilai valuasinya, maka para angel investor dengan modal lebih gede akan tertarik menginjeksi modal segar. Valuasi mereka pun akan terdorong ke level berikutnya.

• Jokowi Sebut Prabowo Punya Ratusan Ribu Hektar Lahan di Debat Capres Kedua, Prabowo Rela Balikin

• Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan 3 Tahun Ini di Debat Capres Kedua, Ternyata Salah Total

• Debat Capres Kedua, Jokowi Klaim Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan di infrastruktur, Ternyata Salah

• Ini Daftar Klaim dan Pernyataan Jokowi di Debat Capres Kedua yang Ternyata Tak Sesuai Fakta dan Data

Centaurs, makhluk berbadan kuda berkepala manusia dalam mitolog Yunani, menjadi istilah untuk menggolongkan startup dengan valuasi mampu menembus US$ 100 juta. Kira-kira Rp 1,41 triliun.

Lagi-lagi, jika perusahaan perintis segede ini masih bisa meningkatkan valuasinya, para angel investor kelas paus masih bisa tertarik menambahkan modal, sehingga semakin mendorong valuasinya.

Nah, berada di kasta teratas, perusahaan perintis yang valuasinya mampu menembus US$ 1 miliar (setara sekitar Rp 14,1 triliun) mendapat julukan Unicorn. Kuda bertanduk tunggangan para dewata.

Di Indonesia, terdapat empat perusahaan rintisan yang sudah berada di kasta tertinggi ini. Mereka adalah: Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak.

Biasanya, perusahaan startup di level ini sudah semakin sulit mendapatkan pasokan modal segar dari para investor malaikat.

Bukan karena tidak menarik, tapi tidak terlalu banyak lagi angel investor yang memiliki kapasitas dana hingga sebesar itu.

Oleh sebab itu, menawarkan saham ke investor publik menjadi jalur paling logis untuk semakin memperbesar aset perusahaan dan mendongkrak valuasinya.

Namun, setelah menjadi perusahaan publik, umumnya karakter perusahaan rintisan mulai berubah.

Menyesuaikan tuntutan investor di bursa saham, mereka akan mulai mengejar perolehan laba dari semula mengejar peningkatan valuasi.

Manny Pacquiao Vs Oscar de la Hoya

Sementara itu anak Hendropriyoni, Diaz Hendropriyono, mengibaratkan debat capres kedua seperti pertarungan tinju 10 tahun silam. 

Ya, Diaz Hendropriyono yang juga Ketua Umum PKPI ini mengibaratkan debat capres kedua seperti pertarungan antara  Manny Pacquiao vs Oscar de la Hoya pada tahun 2008 silam.

Diaz Hendropriyono menyebut Jokowi sama dengan sosok Manny Pacquiao yang membuat Oscar de la Hoya tak berkutip sepanjang ronde sampai akhirnya oscar kalah TKO di ronde ke 8. 

'Debat kali ini ngingetin saya sama pertandingan tinju Manny Pacquiao vs Oscar de la Hoya tahun 2008 di Las Vegas. Selama 8 ronde, de la Hoya ngga berkutik, nyaris ga ada perlawanan, selalu kalah angka di setiap ronde, sampai akhirnya kalah TKO di ronde ke 8

Tadi malam, capres 01 ibarat Manny Pacquiao 10 tahun yg lalu, tidak ada lawan'.

#JokowiBohongLagi

Sementara itu debat Capres kedua Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo dilaksanakan Minggu (17/2/2019) juga membuat tagar #JokowiBohongLagi bergemuruh.

Ya, Dalam Debat Capres kedua Pilpres 2019, baik Jokowi maupun Prabowo mengeluarkan beberapa pembahasan terkait sejumlah persoalan di Indonesia saat ini.

Tapi nyatanya ada klaim Jokowi yang tak sesuai dengan fakta sebenarnya. 

Jokowi juga tercatat mengeluarkan klaim maupun pernyataan yang tak sesuai fakta sebenarnya. 

Dirangkum dari Kompas.Com, Ini daftar klaim dan pernyataan Jokowi saat debat Capres kedua yang tak sesuai fakta dan data. 

Kebakaran Hutan dan Lahan

• Filsuf UI Murid Rocky Gerung : Turunkan Saja Kefilsafatan Anda Dari Filsuf Jadi Ahli Propaganda

• Filsuf Murid Rocky Gerung : Dari Bicara Kitab Suci, Tiba-Tiba Jalan Tol, Ini Belokan Kurang Ajar

• Polisi Minta Filsuf UI Jadi Saksi Ahli Kasus Kitab Suci Fiksi Rocky Gerung, Jawabannya Mengejutkan

Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

"Dalam lingkungan hidup, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semua," kata Jokowi, dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019).

 Benarkah pernyataan itu?

Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang terjadi penurunan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data Sipongo yang merupakan Karhutla Monitoring System, terdapat 14.604,84 hektar lahan yang terbakar pada 2016.

Angka ini kemudian berkurang menjadi 11.127,49 hektar pada 2017 dan 4.666,39 hektar pada 2018.

Data Kementerian LHK, pada 2015 hingga 2017 telah terjadi penurunan jumlah hotspot sebesar 93,6 persen.

Penurunan itu dari 70.961 hotspot pada 2015 menjadi 2.440 hotspot tahun 2017. Pada 2015, tercatat area terbakar seluas 2.611.411 hektar, kemudian pada 2016 seluas 438.363 hektar, dan pada 2017 seluas 165.484 hektar.

• Para Filsuf Berkumpul dan Bongkar Nasib Pemeriksaan Kasus Kitab Suci Fiksi Rocky Gerung di Polisi

• Ini Penjelasan Lengkap Kapolda Soal Penyebab Ledakan di Senayan Saat Debat Capres Kedua

• Polisi Jelaskan Penyebab Ledakan di Senayan Saat Debat Capres Kedua Tadi Malam

Kemudian, pada 2018 atau empat hari sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 ditemukan titik api terbanyak di Provinsi Riau berjumlah 90 titik.

Selain itu, ada 13 titik di Sumatera Selatan, 27 titik di Bangka Belitung, 22 titik di Sumatera Utara, 10 titik di Sumatera Barat, 4 titik di Provinsi Jambi, dan 3 titik di Lampung.

Adapun, menurut data Kemudian, peneliti dari lembaga lingkungan hidup Auriga, Iqbal Damanik mengatakan bahwa tidak benar kalau tidak ada kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

"Dalam 2 tahun terakhir terjadi kebakaran dan indikasinya dengan titik panas. Dicatat oleh KLHK, bahwa pada tahun 2017 saja setidaknya 11 ribu hektar masih terindikasi terbakar," ucap Iqbal.

Menurut data Auriga, kebakaran hutan dari tahun ke tahun sebagai berikut: 2015-2016: 261.060 hektar 2016-2017: 14.604 hektar 2017-2018: 11.127 hektar

11 Perusahaan Tersangka

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo memaparkan bahwa ada 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun dalam tiga tahun terakhir.

"Kebakaran lahan harus diatas dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019).

Berdasarkan data dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.

Dilansir dari Greenpeace, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.

Sementara, perkara perdata kesebelas merupakan kasus terbesar, yakni mencapai Rp 16,2 triliun terkait dengan pembalakan liar dilakukan sejak 2004 oleh Perusahaan Merbau Pelalawan Lestari.

Kesebelas perusahaan tersebut, yakni PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT Palmina Utama (PT.PU), PT National Sago Prima (PT.NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT.WA).

Menanggapi ini, peneliti Auriga, Iqbal Damanik mengungkapkan bahwa meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp 18,3 triliun dan telah inkrah, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi.

Selain itu, pemerintah juga masih belum dapat mengatasi perusakan lingkungan yang masih saja terjadi, terlepas dari kasus kebakaran hutan.

"Penangangan kasus pencemaran yang ditangani selama ini jauh dapat dikatakan masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya," kata Iqbal.

"Dalam 3 tahun terakhir hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya," ujar dia.

Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan

Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahan, Joko Widodo menyatakan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam saat menanggapi jawaban Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.

Bagaimana fakta dari pernyataan Jokowi itu? Benarkah tak terjadi konflik dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur?

Menurut Greenpeace, pada 2015 menunjukkan terjadinya konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU.

Sedangkan Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga.

"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrstruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat," kata Dhitri.

"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia.

Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan.

Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.

Mereka tinggal di pengungsian, baik di masjid atau tenda-tenda di dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Adapun, menurut catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik, masih banyak konflika yang terjadi.

"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," kata Iqbal.

Adapun, sekktor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen.

"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus," kata Iqbal Damanik.

Dana Desa

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah di masa jabatannya.

Jokowi menyampaikan, selama tiga tahun, sebesar Rp 187 triliun digelontorkan untuk dana desa ini.

"Berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini, telah kita gelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke desa-desa," kata Jokowi dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam.

Benarkah pernyataan itu? Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Sementara, pada 2017, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun.

Pada 2016, sebesar Rp 46,98 triliun digelontorkan untuk dana desa. Kemudian, pada 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,7 triliun.

Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun. Cek Fakta Infografik: Cek Fakta Alokasi

Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang dibangun untuk membangun infrastruktur.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui," ujar Ervyn.