Kartu Sehat Bekasi Sering Bermasalah, Ini Solusi dari DPRD Kota Bekasi

WARTA KOTA, BEKASI--- Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi menjadi kartu andalan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warganya.

Namun, pemakaian KS NIK itu kerap bermasalah.  Mulai dari pembayaran tagihan KS-NIK seringkali lambat atau menunggal di sejumlah rumah sakit swasta.

Masalah lainnya, sejumlah pengguna KS-NIK mengeluhkan  tak dapat penanganan segera.

Atas hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB Ahmad Ustuchri mengungkapkan, pelaksanaan KS-NIK memang butuh evaluasi.

Pasalnya, KS-NIK ini sering terjadi tunggakan karena masyarakat bebas menggunakan kartu itu untuk berobat.

"Memang awal peluncurannya masyarakat bebas berobat tanpa rujukan. Kemudian akhir tahun lalu dievaluasi dengan diwajibkannya rujukan dari Puskesmas sebelum berobat ke rumah sakit. Memang harus seperti itu," kata Ahmad Ustuchri, Minggu (17/2/2019).

 • 37 Rumah Sakit Bisa Pakai Kartu Sehat NIK Bekasi

Ahmad Ustuchri menjelaskan, saran lainnya agar KS-NIK ini tidak kekurangan anggaran dengan menerapkan skema pembayaran KS-NIK dengan rumah sakit swasta.

"Buat tambahan dana KS-NIK bisa kan gunakan dana CSR diterangkan dalam perjanjian itu," ucapnya.

Kemudian, agar tidak ada kesan penolakan penggunaan KS-NIK, Ahmad menyarankan, agar dibuatkan aplikasi yany bisa memantau kuota rumah sakit yang masih bisa melayani KS-NIK.

"Kadang kan kamar RS ini suka penuh, soalnya kan yang datang bukan pasien KS aja ada juga pasien BPJS Kesehatan," ucapnya.

"Jadi mesti melibatkan digitalisasi dan sistem informasi yang baik bukan hanya antar RS, kalau KS mau dianggap baik dan solusi crowdednya BPJS," katanya.

Dia juga setuju atas perubahan kebijakan terkait pemegang kartu BPJS Kesehatan aktif tak lagi dapat menggunakan KS-NIK pada 1 Februari 2019.

"Evaluasi-evaluasi itu harus ada, kebijakan pemegang BPJS Kesehatan aktif tidak boleh pakai KS-NIK itu suatu hal yang baik agar tidak adanya lagi pembengkakan anggaran KS-NIK. Biarlah pemegang BPJS Kesehatan dibayar oleh BPJS,"  ucapnya.

• Warga Kota Bekasi Sebut Kartu Sehat Berbasis NIK Kurang Sakti Lagi

Sebelumnya, per 1 Februari 2019, Pemerintah Kota Bekasi kembali melakukan evaluasi penggunaan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Kota Bekasi.