BREAKING NEWS: Gubernur Anies Baswedan Setuju Beri Subsidi, Inilah Tarif LRT Kelapagading-Velodrome

Gubernur Anies Baswedan telah menetapkan perkiraan besarnya tarif LRT Kelapagading-Velodrome yang diharapkan beroperasi Maret 2019. 

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan,  menegaskan pihaknya akan memberikan subsidi atas operasional kereta cepat Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome.

Besaran tarif LRT, kata Anies Baswedan, ditetapkan Rp 5.000 hingga Rp 8.000 per orang.

Besaran tarif tersebut belum diumumkan mengingat tarif LRT akan disesuaikan dengan tarif kereta cepat Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) yang turut beroperasi pada bulan Maret 2019.

"Pengumuman tarif LRT bersamaan dengan tarif Moda Raya Terpadu nanti. Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan rekomendasi terkait tarif LRT yakni senilai Rp 5000 hingga Rp 8000 per orang," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (14/2/2019).

• Tarif LRT Rp 10.800 per Orang, DTKJ DKI Jakarta Sebut Belum Subsidi

• Akhir Bulan Ini Beroperasi, Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Masih Tunggu Keputusan Pemerintah

• Ditto Percussions Dimanjakan LRT Lebak Bulus-Bank Indonesia

Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menunggu hasil pengujian kelayakan dari Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sehingga apabila sertifikat kelayakan telah diterbitkan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera mengeluarkan ijin operasional LRT.

Oleh karena itu, Anies berharap masyarakat dapat bersabar, walaupun diketahui pembangunan LRT telah rampung 100 persen.

"Itu terkait aspek keselamatan. Jadi pastikan izin keluar baru bisa operasi. Kita harus pastikan LRT berjalan sesuai izin yang ada," ungkap Anies.

"Kiita ingin memastikan segala yang beroperasi di DKI telah melalui standar keamanan yang maksimal," terangnya.

Belum Subsidi

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) DKI Jakarta, Iskandar Abu Bakar menyoroti ketidakpastian penetapan tarif kereta cepat Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome.

Dirinya menyebut besaran tarif sementara yakni Rp 10.800 per orang belum disokong subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• 13 Taruna Akpol yang Dipecat, Tujuh Anak Kombes dan Dua Anak Jenderal

• PT KAI Buka Lowongan Kerja 2019 Untuk Lulusan SMA, Gaji Rp 6,5 Juta, dan Dapat Tunjangan Rumah

Padahal menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh ragu dalam memberikan subsidi.

Sebab, LRT Fase 1 itu merupakan bentuk investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perkembangan pembangunan.

"Tarif itu masih belum subsidi (Pemprov DKI Jakarta), Pemprov DKI akan menghitung berapa besar investasi yang dikeluarkan, kalau investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin kecil, skema ini biasa diterapkan negara maju, seperti di Singapura," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, dirinya menganjurkan agar pengelolaan kereta cepat sepanjang 5,8 kilometer itu dilakukan mandiri atau lewat PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

PT Jakpro adalah kontraktor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Infrastruktur transportasi massal umumnya merupakan investasi pemerintah.

"Ini investasi Pemprov dan Jakpro, transportasi massal adalah investasi pemerintah. Soal perhitungan tarif, kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, jelang beroperasinya kereta cepat Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome yang ditargetkan pada akhir Februari 2019 mendatang, besaran tarif masih belum ditetapkan.

Padahal, pembangunan infrastruktur kereta cepat sepanjang 5,8 kilometer itu telah selesai dilakukan dan kini hanya menunggu terbitnya ijin operasional dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Belum ditetapkannya besaran tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome tersebut diungkapkan Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin.

Menurut Iwan Takwin, masih menunggu keputusan pemerintah terkait skema kerjasama.

Sebab, skema kerjasama katanya mempengaruhi besaran subsidi atas tarif.

"Apakah bangun serah guna atau BTO, Build Transfer Operate atau bangun guna serah atau BOT, Build Operate Transfer. Internal kami juga lakukan pembahasan," ungkapnya dihubungi pada Selasa (12/2/2019) malam.

Skema kerja sama antara BTO dengan BOT dijelaskannya tidak hanya sebatas penetapan besaran tarif, termasuk subsidi; tetapi secara langsung menetapkan pihak pengelola LRT Fase 1 tersebut.

Apabila pemerintah menetapkan skema BOT, PT Jakpro katanya siap mengelola kereta cepat tersebut setelah selesai pembangunan.

Terlebih sejumlah fasilitas, khususnya kereta masih dalam perlindungan asuransi dalam waktu dua tahun mendatang.

"Kalau memang pakai BOT kami siap, biaya perawatan sarananya kan masih garansi dua tahun, jadi tahap awal operasi tidak terlalu membebani biaya perawatan," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Iwan mengaku pihaknya telah berulang kali melakukan workshop bersama PT Transjakarta, khususnya mengenai integrasi Stasiun LRT Kelapa Gading-Velodrome dengan sejumlah Halte Transjakarta.

"Kami sudah melakukan workshop, sharing dengan PT TransJakarta. bagaiaman sistem ticketing, jadwal dan sebagainya. TransJakarta juga akan menyesuaikan perpanjangan halte untuk memfasilitasi penumpang LRT," jelasnya. (dwi)