Tidak Melakukan Perekaman e-KTP, 537 Ribu Warga Lampung Diblokir Data Kependudukannya

Sebanyak 537 ribu warga Lampung diblokir data kependudukannya. Pemerintah ambil tindakan tegas kepada warga wajib e-KTP yang belum merekam data e-KTP.

Tidak Melakukan Perekaman e-KTP, 537 Ribu Warga Lampung Diblokir Data Kependudukannya
Istimewa
ILUSTRASI E-KTP 

PEMERINTAH akhirnya mengambil tindakan tegas kepada warga wajib e-KTP yang belum juga merekam data kartu tanda penduduk elektronik.

Diketahui, ada sebanyak 537 ribu warga Lampung diblokir data kependudukannya.

Pemblokiran ini menindaklanjuti peringatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pada November 2018 lalu, Ditjen Dukcapil Kemendagri mengingatkan warga agar segera merekam data e-KTP.

Bila hingga batas waktu yakni 31 Desember 2018 belum juga melakukan perekaman, maka data kependudukan akan dinonaktifkan atau diblokir.

Megawati Ungkap Prabowo dan Gus Dur Ketagihan Nasi Goreng Buatannya

Dua Sejoli Tewas di Kamar Hotel Tanpa Busana, Ini Penjelasan Resmi Polres Asahan Sumatera Utara

"Sebanyak 537 ribu warga dinonaktifkan dulu data kependudukannya. Jumlah itu sudah berkurang dari data per November 2018, yaitu 550 ribu warga yang belum melakukan perekaman," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung, Achmad Saefullah, Senin (7/1/2019)

Pihaknya tidak bisa membeberkan data warga yang belum melakukan perekaman e- KTP secara rinci per kabupaten/kota.

Namun yang pasti, sesuai peringatan Ditjen Dukcapil Kemendagri, warga yang diblokir data kependudukannya adalah warga usia 23 tahun ke atas.

Adapun tujuan penonaktifan data kependudukan di antaranya untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat dalam Pemilu 2019.

Ferdinand Hutahaean: Jokowi Presiden Pertama Indonesia Paling Banyak Diolok-olok Rakyat

Ini Arti Ucapan Maaf Vanessa Angel Menurut Kuasa Hukum

"Data itu bisa berubah cepat. Ada kemungkinan yang baru berusia 17 tahun pada tahun ini (2019) dan tahun lalu (2018) belum merekam, akan merekam pada awal tahun ini. Makanya, tidak dirinci per kabupaten/kota," jelas Achmad.

Halaman
123
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved