SBY Minta Jokowi Jelaskan Alasan Menggratiskan Jembatan Suramadu

KETUA Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).

"Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Minggu (28/10/2018).

Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.

Dengan penjelasan itu, menurut dia, diharapkan dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.

"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata dia.

Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah.

"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya seperti dilansir dari Antara. 

Baca: Beda Cara Jokowi dan Prabowo Sampaikan Pesan Sumpah Pemuda! Lebih Bermakna dan Kreatif Mana?

Baca: Menawannya Koreografi Suporter di Pertandingan Indonesia VS Jepang

SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.

Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.

"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.

Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) resmi menjadi jalan umum.

Ini Kata Jokowi 

Sebelumnya, jembatan tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga(Persero) Tbk melalui Cabang Surabaya-Gempol.

Dengan berubah statusnya menjadi jalan umum non-tol, masyarakat tidak lagi dikenakan tarif tol untuk melewati jembatan sepanjang 5,4 km tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembebasan tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu di tengah jembatan tersebut, Sabtu (27/10/2018).

Peresmian Tol Suramadu gratis ini juga turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Baca: BMKG Prediksi Seluruh Jabodetabek Turun Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

Baca: BREAKING NEWS: Pemilik Leicester City Dipastikan Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter

Dalam sambutannya, seperti dilansir dari Surya, Jokowi menyampaikan, atas masukan dari berbagai elemen masyarakat, tarif tol Suramadu mengalami penyesuaian beberapa kali, seperti tahun 2015 dan 2016.

 "Tetapi, dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Kalau kita lihat ketimpangan kemiskinan, angka-angka yang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4 sampai 6,7 persen. Di Madura, angka kemiskinan masih berkisar 16 hingga 23 persen," ujarnya.

Oleh sebab itu, atas usulan-usulan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Pemerintah memutuskan Tol Suramadu gratis per Sabtu, 27 Oktober 2018, mulai pukul 16.28 WIB, dan seterusnya.

"Kami harapkan dengan menjadi jembatan non tol, pertumbuhan ekonomi Madura semakin baik. Investasi datang semakin banyak, properti, pariwisata, semuanya makin berkembang," katanya.

"Memang selama ini, dengan jembatan tol ini tadinya negara mendapat pemasukan. Tapi, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan di kabupaten-kabupaten di Madura. Sekali lagi, ini adalah keputusan sebagai bentuk rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi Madura," ungkapnya.