Lalu Lintas Jalan Negara di Kota Bekasi Semrawut

ARUS lalu lintas di ruas jalan negara di daerah Kota Bekasi semakin semrawut.

Kondisi itu terjadi akibat banyaknya truk besar bermuatan barang yang beralih dari ruas tol Jakarta-Cikampek melintasi jalan arteri.

Pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di dekat Stasiun Kranji dan Jalan Ir. H. Djuanda dekat dengan Stasiun Bekasi.

Selain menjadi titik konsentrasi masyarakat, di sana juga banyak angkutan kota (angkot) yang mangkal sembarang.

Keberadaan angkot dan tingginya volume kendaraan berat berimplikasi pada kemacetan di ruas jalan itu.

Anggota Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas tidak henti-hentinya meniup sempritan sebagai isyarat agar sopir angkot tidak mangkal sembarangan.

Salah seorang pengendara motor, Ardiansyah (28) mengatakan sejak beberapa pekan ini arus lalu lintas di jalan negara di Kota Bekasi sangat padat.

Kemacetan itu terjadi buka hanya jam sibuk seperti pagi dan petang hari, namun sepanjang hari termasuk siang dan malam hari.

Adapun ruas jalan negara yang dimaksud adalah Jalan Sultan Agung, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan Ahmad Yani.

"Biasanya jam 9-10 pagi, jarang truk lewat jalan ini tapi sejak beberapa minggu ini cenderung volume kendaraannya cukup tinggi," kata Ardiansyah warga Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ini pada Selasa (25/9).

Ardiansyah mengaku tidak mengetahui penyebab tingginya jumlah kendaraan berat yang melintasi ruas jalan arteri.

Dia berharap agar pemerintah mengatur regulasi soal jadwal lintasan truk pada pagi dan siang hari.

"Sebagai pengendara saya berharap agar truk besar hanya diperbolehkan melintas pada malam hari saja," ujarnya yang mengaku terlambat 15 menit menuju kantornya di Tambun Selatan ini.

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan tingginya volume kendaraan berat di ruas jalan negara di wilayah setempat.

Pasalnya, jalan tersebut berstatus milik negara, sehingga dikhawatirkan mereka telah mengantongi izin lintas dari kementerian terkait.