Wacana Uang Digital di Dalam Lapas Cipinang Didukung Dirjen

tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam penjara karena selain tidak aman, juga berpotensi menjadi alat untuk penyelewengan,"

Wacana Uang Digital di Dalam Lapas Cipinang Didukung Dirjen
Warta Kota/Joko Supriyanto
Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur berjaga-jaga di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. 

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utama mengatakan pihaknya ingin memberikan suatu terobosan sistem baru terutama yang terkait dengan penyimpangan oleh peredaran uang tunai didalam penjara.

Terobosan tersebut diterapkan dengan sistem cashlesss melalui salah satu sistem manajemen digital yang diluncurkan melalui dompet elektronik Ueera Wallet.

"Kita itu ingin merubah mindset kita untuk menempatkan segala sesuatunya secara transparansi dan akuntabilitas. Jadi di dalam lapas itu tidak ada lagi yang memegang uang tunai, itu aturannya. Tidak ada lagi beredar uang tunai," kata Utami, di Lapas Cipinang, Senin (30/7/2018).

Dikatakan Utami bahwa terobosan tersebut dilakukan oleh Jeera Foundation, Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (KOPASlNDO) dan Nuro.

Program ini pada esensinya selain digunakan sebagai unsur pembinaan namun juga memaksimalkan potensi kreativitas, keahlian dan keterampilan berupa sistem solusi manajemen digital yang membantu menyalurkan dan mengelola berbagai hasil ketrampilan warga binaan penjara.

Selain itu, sistem manajemen digital yang diluncurkan di dalam penjara ini, membuat warga binaan dapat menggunakan sistem transaksi pembelian cukup dengan otentifikasi melalui sidik jari mereka.

"Dengan demikian tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam penjara karena selain tidak aman, juga berpotensi menjadi alat untuk penyelewengan," katanya.

Selain itu digitalisasi dana tunai dapat diawasi keabsahan sumber dana dan kerahasiaan data pemilik akun.

Jadi sistem ini tidak saja menunjang kegiatan penyelenggaraan kebutuhan sehari hari yang akan disediakan oleh KOPASINDO, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengawasi lalu lintas uang didalam penjara yang tadinya perputaran uang tunai sulit diawasi kini menjadi mudah karena berbasis dijital.

"Penjara kini menjadi lingkungan cashless. Dengan sistem ini maka potensi kreativitas warga binaan didalam penjara diseluruh Indonesia dapat tersalurkan dan melalui kegiatan pembinaan atau capacity building untuk para warga binaan, sehingga hasil karya mereka akan meningkat kualitasnya, diminati pasar dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi mereka," katanya.

Sementara itu pendidiri Jeera Foundation,  Tony Partono mengatakan bahwa secara teknis ingin berniat mendongkrak secara digitalisasi termasuk didalam transaksi pembayaran. "Jadi mereka nanti bertransaksi dalam pembayaran mengunakan sistem digital. Jadi produk yang ia pilih nanti langsung terpotong saldonya. Yang menjadi menarik adalah mereka tidak lagi mengunakan uang tunai," katanya.

Adapun batas top up tersebut memiliki batasan yakni maksimal Rp. 1 juta rupiah. Sehingga jika keluarga mereka tidak perlu lagi memberikan uang kepada warga binaan.

"Peraturan menteri paling besar itu 1 juta tidak boleh lebih, jadi pihak keluarga bisa mentrasfer ke warga binaan, dan dari uang itulah nantinya dapat digunakan dalam jangan waktu sesuai kebutuhan para warga binaan," katanya. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved