PDIP Utus Delegasi ke Komnas HAM untuk Ungkit Kasus Kudatuli 1996
PDIP akan memberikan dukungan penuh kepada Komnas HAM serta institusi-institusi negara lainnya.
lihat foto
Akan tetapi saat itu Komnas HAM masih berlandaskan kepada Keputusan Presiden, belum lahir Undang-Undang terkait Pengadilan HAM, sehingga pemantauan yang dilakukan hanya bersifat pemantauan biasa.
"Tapi dalam pemantauan tahun 1996 itu sudah ada rekomendasi-rekomendasi sebetulnya yang dikeluarkan oleh Komnas HAM kepada aparat penegak hukum untuk meneruskan kasus dengan beberapa catatan catatan," ucap Ahmad Taufan Damanik.
Meski Komnas HAM telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, sampai sekarang aparat penegak hukum tak kunjung menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Bahkan para korban baik cedera maupun yang meninggal dunia juga tidak mendapatkan perhatian dari negara.
Pokok pembahasan yang ke-dua yakni bagaimana semua institusi pemerintah bekerjasama saling bersinergi mencari solusi atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maupun setelah itu.
"Komnas HAM terus mendiskusikan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, Kemenkopolhukam beserta jajarannya. Walaupun sekarang belum sepenuhnya mendapatkan solusi yang nyata tapi kami tadi mendapatkan dukungan baik politik maupun moral dari PDIP dan seluruh elemen bangsa ini agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu maupun di masa sekarang," kata Ahmad Taufan Damanik.
