Sekda Kota Bekasi Mulai Ributkan Jalan Berbayar di Jakarta
Pemerintah Kota Bekasi meminta wacana jalan berbayar kendaraan ke DKI Jakarta bagi luar daerah supaya dikaji ulang.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
WARTA KOTA, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi meminta wacana jalan berbayar kendaraan ke DKI Jakarta bagi luar daerah supaya dikaji ulang.
Sebab yang merasakan dampak langsung terhadap implementasi wacana ini adalah masyarakat langsung.
"Harusnya ada pembicaraan dulu dengan yang terkena bebannya, dalam hal ini daerah-daerah (pengendara) yang akan masuk ke Ibu Kota Negara," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (2/4/2018).
Rayendra mengatakan, pemerintah pusat juga harus menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah dan legislatif di setiap daerah untuk menyusun rumusannya.
Sejauh ini, daerah belum mendapat undangan rapat tentang rencana pemberlakuan tarif tersebut. "Saya menyarankan, sebaiknya bicara dulu dengan Pemda dan DPRD," ujar Rayendra.
Menurut dia, rapat koordinasi dengan tiap daerah perlu dilakukan untuk mempercepat sosialisasi ke masyarakat setempat.
Baca: Ini Pertemuan Syahrini dengan First Travel
Jangan sampai, wacana ini lemah disosialisasikan ke masyarakat sehingga dikhawatirkan bisa terjadi polemik. "Kita mendukung rencana pemerintah pusat sejauh kebijakan ini untuk masyarakat," jelasnya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, menambahkan rencana penerapan sistem ini perlu formulasi yang tepat.
Sebab, mengidentifikasi kendaraan dari masuk ke Jakarta, termasuk kendaran asal Jakarta ini bukan perkara mudah.
"Formulasinya harus tepat dan tidak semudah Penerapan ganjil-genap di ruas Tol Jakarta-Cikampek," kata Deded.
Deded menjelaskan, antar pemerintah daerah satu dengan lainnya harus bersama merumuskan masalah bagi hasil penerapan tarif jalan berbayar, sehingga hasil pembagian keuntungan bisa digunakan untuk pembangunan wilayah masing-masing.
Dia mencontohkan, setiap tahun Kota Bekasi mendapat 30 persen dari pajak kendaraan yang disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari pengembalian hasil tersebut tentunya akan bermanfaat banyak bagi pembangunan Kota Bekasi.
Saat ini, kata Deded, tiap hari sedikitnya 6.000 kendaraan roda empat keluar dari Bekasi menuju Jakarta. Jumlah ini didapat dari pendataan kendaraan keluar melalui tiga pintu tol yakni, Gerbang Tol Bekasi Timur I, Bekasi Barat I dan Bekasi Barat II.
Namun, kata dia, kendaraan masuk ke Jakarta bukan hanya berasal dari Bekasi saja. Namun dari wilayah sekitar Jakarta lainnya, sehingga, pemerintah harus menyiapkan teknologi yang bisa mengidentifikasi daerah tempat asal kendaraan tersebut.