Kader Bawah PDIP Pertanyakan Kepastian 'Status' Ganjar Terkait Kasus Dugaan Korupsi KTP-e

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kader PDIP Jawa Tengah di tingkat bawah dilaporkan masih mengharapkan kepastian soal status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-e) sebelum partai ini mengusung petahana tersebut dalam Pilkada 2018.

"Jangan tanya pengurus yang di atas, kader di tingkat bawah banyak ragu dengan masalah itu," kata Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Cilacap Utara, Sri Sudorowerti, ketika dihubungi di Semarang, Rabu.

Menurut dia, kondisi tersebut cukup merata di wilayah Kabupaten Cilacap. Bahkan, menurutnya, kepastian tentang status Ganjar itu juga sudah disampaikan secara resmi oleh seluruh PAC ke DPC Cilacap.

"Kami sampaikan kepada DPC agar meminta penjelasan secara langsung tentang hal itu," katanya.

Ia mengungkapkan kasus korupsi KTP-e dengan cepat diketahui masyarakat karena kemudahan akses informasi, khususnya media daring.

Oleh karena itu, ia mengharapkan PDIP menjadikan kondisi yang ada saat ini sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi bakal calon gubernur yang akan diusung nanti.

Kondisi serupa juga disampaikan Ketua PAC Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Sarmanto. Ia mengakui elektabilitas Ganjar sebagai petahana cukup tinggi dibanding bakal calon lain.

Namun, lanjutnya, masalah yang berkaitan dengan kasus KTP-e tersebut tetap menjadi ganjalan bagi kader PDIP di tingkat bawah. "Kader di bawah tetap was-was karena persoalan itu belum jelas," katanya.

Calon dari dalam
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio mengharapkan DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi kepada bakal calon yang berasal dari struktur partai.

"Selama ini rekomendasi diberikan kepada calon dari luar struktural, termasuk pada pilgub terdahulu saat mengusung Pak Bibit Waluyo," katanya.

Padahal, kata dia, dengan mengusung calon yang berasal dari struktur partai, maka yang bersangkutan sudah memahami kondisi rakyat yang akan dipimpinnya nanti.

"Jadi ketua partai itu sudah merasakan bagaimana `ditangisi` oleh `rakyatnya`," tambahnya.

Selain itu, ia mengharapkan calon gubernur yang akan diusung PDIP menghidupkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) partai jika kemudia mendudukan jabatan sehingga selalu ada komunikasi antara partai dan eksekutif.