Gubernur Baru Harus Perhatikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin

WARTA KOTA, CIKINI--Momentum pergantian kepemimpinan baru di DKI Jakarta diharapkan menjadi tonggak kebangkitan kebudayaan, sastra dan perhatian terhadap tempat-tempat bersejarah yang tersebar luas di ibukota.

Budayawan Remy Sylado mengatakan, salah satu tempat yang perlu mendapatkan perhatian yakni Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang berlokasi di komplek Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

"Ini saya kira menjadi tantangan bagi pasangan gubernur dan wagub DKI baru untuk memberi perhatian pada budaya dan sastra khususnya terkait PDS HB Jassin yang selama ini kurang diperhatikan. Kami para budayawan dan sastrawan berharap ada upaya terobosan bagi Anies-Sandi terkait hal ini," jelas Remy kepada Warta Kota, Minggu (16/10/2017).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu seorang pengelola yang juga sejarawan JJ Rizal berkeluh PDS HB Jassin tak lagi menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sempat membuat geger di kalangan budayawan dan sastrawan dengan mengancam akan menyetop seluruh pemberian dana operasional bagi para pegawai PDS HB Jassin.

Diceritakan Remy, PDS HB Jassin memiliki peran penting bagi dunia sastra budaya di Indonesia.

Sebab, pada tempat tersebut tersimpan puluhan ribu warisan karya sastra, lengkap dengan proses kreatif di baliknya beserta biografi penulisnya.

Karya sastra yang tersimpan di sini tak hanya dari dalam negeri, tapi juga mancanegara.

Ironisnya, nasib PDS HB Jassin tengah makin tak jelas karena pengelola tak memiliki anggaran. Kondisi perpustakaan yang begitu pengap dan gelap lantaran sebagian lampu rusak.

Bantuan dana yang berlangsung sejak zaman Gubenur Ali Sadikin, tersendat pada masa kepemimpinan Basuki atau Ahok.

Padahal, saat Joko Widodo menjadi gubernur, PDS H.B Jassin masih mendapat dana Rp1,2 miliar.

Tapi pada 2015, anggaran kembali seret lantaran keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pemberian bantuan dana hibah.

Sejak itu, PDS H.B Jassin hanya mendapat Rp50 juta. Jumlah tersebut terbilang kecil untuk membiayai perawatan karya sastra, gaji karyawan, dan membeli berbagai alat tulis kantor.

Bahkan tahun 2016, anggaran hampir tidak ada.

Situasi inilah yang kemudian memicu perdebatan di antara pengelola PDS H.B Jassin dengan Pemprov DKI Jakarta.