Pengelolaan Air Bersih di Jakarta Kembali ke Pemerintah, Dijanjikan Perubahan yang Memihak Warga
PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya segera menguasai pengelolaan dan penyediaan air bersih di Jakarta dalam waktu enam bulan ke depan.
lihat foto
WARTA KOTA, GAMBIR -- PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya segera menguasai pengelolaan dan penyediaan air bersih di Jakarta dalam waktu enam bulan ke depan.
Penandatanganan berita acara kesepakatan (MoU) dengan dua perusahaan operator air lainnya, yakni PT Palyja dan PT Aetra sudah dilakukan pada Senin (25/9/2017) siang.
Beberapa perubahan akan terjadi terutama terkait harga. Tapi kali ini yang akan terjadi kabar gembira.
Menurut Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, harga yang akan dibayar konsumen akan menjadi lebih murah daripada sebelumnya
“Enam bulan dari sekarang yang terjadi adalah PAM Jaya mulai melayani publik secara langsung. Kemudian, penyediaan air baku menjadi tanggung jawab kami,” kata Erlan Hidayat di Balai Kota, Senin (25/9).
Erlan menjelaskan, selama ini PT Aetra dan Palyja Jaya mau berinvestasi untuk pengelolaan air, namun PAM Jaya tidak mampu menyediakan air secara maksimal. Penyebabnya berdasarkan kontrak konsesi seluruh pengelolaan air dikerjakan oleh swasta.
Dengan kembalinya pengelolaan air ke PAM Jaya maka pihaknya akan membangun pengelolaan air baru.
Dengan adanya restrukturisasi perjanjian kerjasama yang berakhir lima tahun ke depan, kontrak antara PAM Jaya dan Palyja serta Aetra tidak berubah. Yakni baru akan berakhir pada 2023.
“Mitra hanya akan bantu di sektor pengelolaan air dan jaringan. Dua bantuan itu yang kita butuhkan dari pihak swasta,” ujar Erland.
Direktur Utama Aetra, Mohamad Selim, mengaku tak khawatir bahwa keuntungan perusahaan akan menciut setelah restrukturisasi dilakukan.
Baik modal kerja maupun biaya operasional, menurutnya, akan tetap dijalankan sesuai rencana tahunan. Ia pun optimis utang water charge PAM ke Aetra sebesar Rp130 miliar akan selesai sebelum 2023.
“Bisa saja keuntungannya akan sama. Tapi kan kita belum tahu,” kata Selim.
Perubahan struktur serupa juga telah diupayakan pada 2016 lalu antara PAM Jaya dengan Palyja. Namun, perundingan keduanya tidak menghasilkan apapun.
Pihak PAM Jaya mengatakan pembicaraan gagal lantaran belum ada kesepakatan harga air.
Presiden Direktur Palyja, Alan Thompson, menyebut kondisi politik yang ada di Jakarta ketika itu tidak memungkinkan pemerintah provinsi untuk membuat keputusan yang krusial.
