PNS di Daerah yang Bosan Gaji Kecil Berpeluang Besar Pindah ke Pemprov DKI

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- DKI Jakarta Makin Kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di tahun 2017 ini.

Hal itu imbas dari belum dicabutnya moratorium untuk penerimaan CPNS Pemprov DKI.

Moratorium dimulai tahun 2012 lalu dan masih berlangsung sampai 2017, bahkan sampai 2018 atau 2019, moratorium belum tentu dicabut.

Sejumlah instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawah Pemprov DKI kini mulai kekurangan PNS.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian DKI, tahun 2017 sisa pegawai di lingkungan Pemprov DKI hanya tersisa 70.000 PNS.

Sampai tahun 2019 diprediksi jumlah PNS bakal menyusut sebanyak 12.108 atau turun jadi 57.892 orang saja.

Hal itu lantaran di tahun 2017 total sebanyak 3.825 PNS bakal pensiun, lalu 2018 sebanyak 4.123 pegawai pensiun dan di 2019 sejumlah 4.160 yang diprediksi pensiun.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan, sejak tahun 2016 sampai awal 2018 total sebanyak 110 PNS bakal pensiun.

"Padahal jumlah PNS di Dinas KUMKMP cuma 380 orang," kata Irwandi ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (19/9/2017) sore.

Sehingga awal 2018 PNS di Dinas KUMKMP hanya tersisa 270 orang saja.

"Pincang kami ini sekarang. Buat peninjauan ke lapangan jadi agak susah," jelas Irwandi.

Irwandi mengatakan bahwa ini merupakan saat yang tepat bagi PNS di daerah yang ingin mengembangkan karir ke Pemprov DKI.

"Kami butuh sekali kalau ada PNS dari daerah yang mau pindah ke Pemprov DKI," kata Irwandi.

Menurut Irwandi, setiap ada PNS pindahan pasti akan diserap dengan cepat oleh tiap-tiap instansi.

Bahkan saking sulitnya mendapat PNS pindahan dari daerah, Irwandi mengaku instansi yang dipimpinnya baru mendapat 5 PNS pindahan dari daerah sepanjang 2016 sampai 2017.

Makanya, kata Irwandi, tak ada salahnya PNS daerah mencoba peruntungan mengajukan pindah ke Pemprov DKI. Mumpung moratorium penerimaan CPNS belum dicabut.

Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Agus Suradika, membenarkan bahwa Pemprov DKI mulai kekurangan PNS.

Agak merepotkan lantaran belum ada kejelasan kapan moratorium penerimaan CPNS DKI dicabut.

"Sampai 2018 saja kami belum dapat kabar formasi," kata Agus ketika dihubungi Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Makanya, kata Agus, beberapa langkah pun diterapkan untuk mengatasi defisit pegawai.

Mulai dari mempekerjakan pegawai harian lepas, pekerja waktu tidak tertentu, sampai memberi akses masuk lebih lebar bagi PNS daerah yang ingin mencicipi bekerja di Pemprov DKI.

Urusan gaji tak perlu lagi ditanya. Seorang Lurah di Jakarta berpenghasilan Rp 33 juta per bulan.

Sedangkan PNS golongan 3A bisa membawa pulang uang Rp 15 juta setiap bulannya.(ote)