KPUD Jakarta Antisipasi DPT Pilgub Bermasalah

WARTA KOTA, GAMBIR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, mengantisipasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah yang kerap terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota KPUD Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengatakan, sebelum masuk tahapan pilkada, KPUD dan pihak terkait melakukan konsolidasi untuk meminimalisir permasalahan DPT.

"Saat pra election seperti sekarang, kami melakukan pemetaan wilayah mana yang lebih urgent untuk lebih fokus ke data pemilihnya," kata Betty kepada Warta Kota di Kantor KPUD Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2016)

Menurut Betty, kantong-kantong yang dinilai berpotensi untuk menyumbang DPT yang bermasalah yakni rusun, apartemen, rumah sakit dan lembaga permasyarakatan.

"Kesulitannya sekarang, yang memiliki hak suara adalah pemegang KTP Jakarta, berbeda saat Pemilu dan Pileg kemarin, siapapun yang memiliki KTP bisa kami verifikasi," kata dia.

Untuk meminimalisir permasalahan DPT, kata Betty, pihak KPU akan konsolidasi dengan berbagai pihak salah satunya dengan Kantor Wilayah Hukum dan Ham untuk calon pemilih di Lapas.

"Kalau di Lapas itu kami kesulitan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penghuni, mangkanya sekarang kami sudah menghimbau kepada Kanwil Hukum dan Ham supaya pemilih di lapas sudah terdata NIK-nya," jelas dia.

Konsolidasi dengan pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga tengah dilakukan oleh KPUD.

"Dalam hal ini dengan Dukcapil supaya kami mendapatkan data yang relatif bersih," kata dia.

Betty mengatakan, proses untuk mendapatkan DPT murni masih panjang waktunya.

"DPT saat ini kami belum dapat, kami harus menunggu dari pemda, dari pemda data berupa DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) lalu DP4 diserahkan ke Kemendagri untuk disisir apakah ada data ganda, baru data mentah tersebut kita verifikasi di lapangan," jelas dia.

"Kalau tidak salah DPT itu akan keluar dua atau tiga bulan sebelum hari H," tandas dia. (Acep Nazmudin)