Perseteruan Antara Yasonna dan Arief Dinilai Berdampak pada Masyarakat yang Jadi Korban
Arief R Wismansyah melayangkan surat keberatan dan klarifikasi terkait pernyataan Yasonna.
lihat foto
Perselisihan antara Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly semakin meruncing.
Bahkan, menyeret pada sejumlah pelayanan masyarakat.
Arief R Wismansyah melayangkan surat keberatan dan klarifikasi terkait pernyataan Yasonna.
Seperti diketahui, Menkumham sempat menyindir Arief, saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang berlokasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Yasonna menuding bahwa orang nomor satu di Kota Tangerang ini mencari gara-gara.
Arief disindir mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
• Terungkap 6 Alasan Penggunaan AC Mobil Saat Berkendara di Cuaca yang Panas Termasuk dengan Dimatikan
Wali Kota pun tak terima atas pernyataan tersebut. Kemudian melayangkan surat nota keberatan yang berisikan Pemkot Tangerang tidak akan melayani sejumlah pelayanan di atas lahan Kemenkumham.
Seperti di Komplek Kehakiman, Pangayoman dan lain sebagainya. Pelayanan tersebut berupa penerangan jalan umum, perbaikan drainase dan pengangkutan sampah.
"Kok mereka yang berantem rakyat jadi korban. Padahal kami yang tinggal di sini tidak tahu apa-apa, tapi terkena dampaknya," ujar Ketua RT 02 / RW 13 Komplek Kehakiman, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Budi Utomo saat ditemui Warta Kota di kediamannya, Jumat (12/7/2019).
Pria yang akrab disapa Tomi ini menyayangkan terkait kebijakan Wali Kota tersebut. Menurutnya ini bisa menyengsesarakan masyarakat.
"Harusnya pemimpin itu memberi contoh yang baik kepada warganya," ucapnya.
• KiosTix dan Universitas Prasetiya Mulya Menggelar Ruang Diskusi Terkait Investasi Industri Event
Ia berharap agar permasalahan ini dapat segera teratasi. Dan Wali Kota Tangerang dengan Menkumham bisa berdamai.
"Jangan cuma gara-gara ributnya sama Menkumham, terus kami yang tidak di sini tidak dilayani. Semoga mereka para pejabat bisa berdamai. Kalau berantem terus korbannya masyarakat," kata Tomi.
Tomi mengaku, dia sudah mengetahui terkait pemberhentian pelayanan tersebut. Para tokoh masyarakat pun sempat berkumpul untuk membahas persoalan ini.
"Kemarin malam, rapat mengenai masalah ini. Warga sini kan banyak, di sini ada 50 Kepala Keluarga tiap RT-nya," paparnya.
