Ryamizard Ungkap Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Dia bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu.
Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu membantah bahwa dia telah mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku, dirinya hanya berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah kementerian.
"Itu salah kemarin."
"Jadi, begini, kalau TNI kan sudah ada (di bawah) Kemenhan."
"Saya bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
• Polisi Menciduk Pengemudi BMW yang Mengacungkan Senjata karena Dia Merasa Itu Jalan Satu Arah
Namun, Ryamizard menuturkan, dia tak berwenang untuk menilai kementerian apa yang cocok untuk membawahi Polri.
Menurut dia, itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.
Selama ini, Polri berada langsung di bawah presiden.
Hal ini, disebut Ryamizard, akan cukup merepotkan presiden.
"Presiden itu repot loh, banyak urusannya."
"Kayak dulu, tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden."
"Tapi, kalau ada dualisme, masih ada menhan, membantu."
"Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujar Ryamizard.
• Seekor Buaya Ganas Butuh Pertolongan Tak Berdaya dengan Sebilah Pisau Tertancap di Kepalanya
Meski dia menilai Polri lebih tepat berada di kementerian, Ryamizard mengaku, dirinya belum mengusulkan secara resmi hal itu kepada Presiden Jokowi.
Kementerian Pertahanan, kata dia, bisa juga membawahi Polri.