Pemilu 2019

Meski Tahu Hitungan Resmi Adalah Manual Berjenjang, Fadli Zon Tetap Minta Real Count KPU Dihentikan

Fadli Zon setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid tiga, yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) alias real count KPU, dihentikan.

Warta Kota/Istimewa
Fadli Zon 

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid tiga, yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) alias real count KPU, dihentikan.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu beranggapan, pemilihan Situng oleh KPU sebagai bahan informasi rekapitulasi suara Pemilu 2019, sedari awal sudah bermasalah.

Dia menilai, bila sebuah barang dari awal sudah bermasalah, maka seharusnya barang tersebut sepatutnya dihentikan.

Tak Toleransi Human Error di Situng KPU, Fadli Zon Bandingkan dengan Anak SMA

Apalagi, kata Fadli Zon, Situng memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Alasan lainnya, perolehan hasil suara di Situng, pada akhirnya akan terbuang dan tidak dipakai oleh KPU.

Karena KPU dalam memutuskan hasil Pemilu 2019, berpegangan pada rekapitulasi manual berjenjang yang mereka terapkan.

424 Petugas KPPS Wafat, Fadli Zon: Dulu Ada Kerja Paksa Enggak Meninggal Sebanyak Ini

"Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa Situng itu memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," ucapnya, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

"Toh, pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang," tambahnya.

Fadli Zon tidak bisa menolerir adanya kesalahan input formulir C1 ke Situng KPU, hanya karena alasan human error.

BPN Prabowo-Sandi Minta Makam Ratusan Petugas KPPS Dibongkar Lalu Jenazah Diautopsi, Ini Kata KPU

Perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, kata dia, harusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pihak operator.

Bahkan, Fadli Zon membandingkan pekerjaan operator penginput Situng dengan pelajar di bangku SMA.

Katanya, persoalan menginput data dengan kombinasi angka yang tak terlalu banyak, bisa dengan mudah dilakukan oleh pelajar di bangku SMA.

Ini Perkara yang Ditangani Hakim PN Balikpapan Hingga Akhirnya Diciduk KPK karena Terima Suap

"Enggak boleh ada human error. Kita kan udah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu," kata Fadli Zon.

Petugas operator dengan keahlian yang dimiliki, kata Fadli Zon, sepatutnya bisa mengira-ngira sendiri berapa jumlah DPT di setiap TPS. Karena, KPU sudah membatasi hingga maksimal 300 orang per TPS.

Sehingga, paparnya, ketika ada suara masuk ke Situng dengan jumlah fantastis dengan angka suara mencapai ribuan, sepatutnya mereka bisa mendeteksi sendiri bahwa telah terjadi kesalahan.

‎Kronologi Hakim PN Balikpapan Terciduk OTT KPK, Sempat Mengecoh Pakai Keresek Hitam Isi Botol Bekas

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved