DPRD DKI Kembali Menolak Usulan Tarif MRT dan LRT, Pemaparannya Dianggap Kurang Detil

Dulu kan bilangnya tarif keekonomian MRT hanya Rp 18.000 (per orang). Tapi sekarang malah Rp 31.000

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Warga naik kereta MRT saat uji coba untuk warga Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). PT MRT Jakarta melakukan uji coba Moda Raya Terpadu (MRT) mulai hari ini. Pada hari pertama sebanyak 4 ribu penumpang yang telah memiliki tiket, dilayani untuk menjajal moda teranyar di ibu kota ini. 

Pembahasan tarif kereta cepat Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) serta Light Rail Transit (LRT) tengah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, Direktur PT LRT Alan Tandiono serta Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso kembali mentah.

DPRD DKI Jakarta kembali menolak usulan tarif yang ditawarkan.

Alasan penolakan diungkapkan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso lantaran pemaparan yang dilakukan oleh PT MRT maupun LRT kurang mendetil, sehingga DPRD DKI Jakarta meminta kelengkapan kajian mengenai tarif kedua kereta cepat tersebut.

Subsidi Tarif LRT Terlalu Mahal dan Diusulkan Jadi Transportasi Wisata Saja oleh DPRD

Kajian tersebut meliputi potensi kenaikan subsidi yang bakal diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga besaran tarif setelah subsidi dapat diketahui.

"Dulu kan bilangnya tarif keekonomian MRT hanya Rp 18.000 (per orang). Tapi sekarang malah Rp 31.000. Sementara LRT dulu bilangnya hanya Rp 15.000 dan kalau disubsidi jadi Rp 5.000. Kenyataannya sekarang untuk tarif Rp 6.000 kami harus setujui subsidi Rp 35.000. Penjabaran itu yang tadi tidak ada," kata Santoso.

Selain itu, dirinya meminta PT MRT dan PT LRT melengkapi perhitungan subsidi, termasuk target pencapaian penumpang dalam jangka waktu lima tahun.

Sehingga dapat diketahui besaran subsidi yang bakal diberikan, sejalan dengan kenaikan jumlah penumpang tersebut.

Usulan Tarif MRT Rp 10500 dan LRT Rp 41000 Ditargetkan akan Rampung pada Pekan Ini

"Selain itu kita minta dilampirkan transparansi pendapatan dari iklan. Karena kita dengar sudah ada agen organizing iklan yang berkontrak 20 tahun dengan MRT khusus untuk mengatur vendor yang mau beriklan. Itu sistemnya nanti seperti apa, itu juga tidak dijabarkan," tegasnya.

Lebih lanjut, penundaan pengesahan tarif MRT dan LRT ditegaskannya bukan disengaja. DPRD DKI Jakarta menurutnya sangat setuju dengan pengoperasian MRT dan LRT.

Tetapi seluruh perhitungan, mulai sekarang subsidi hingga biaya operasional kedua moda tersebut dapat dipaparkan dengan jelas.

"Kalau perlu nanti setelah dapat paparan detilnya kalau ada waktu lagi ya kita akan langsung ajukan ke rapim gabungan supaya cepat," tutupnya.

Ditemui bersamaan, Direktur PT LRT, Alan Tandiono menyebutkan, apabila tarif keekonomian LRT dipatok sebesar Rp 41.000 per orang, Alan menyebut pihaknya membutuhkan subsidi sebesar Rp 330 miliar agar tarif LRT bisa turun sampai Rp 6.000 per orang.

"Sehingga kami membutuhkan subsidi Rp 330 miliar dengan rincian Rp 120 miliar untuk listrik dan Rp 210 miliar untuk sarana dan prasarana," terangnya.

Asumsi besaran subsidi tersebut merujuk jumlah penumpang LRT yang tidak akan terlampau tinggi.

"Kami berasumsi jumlah penumpang hanya sebesar 14.225 orang perhari. Kami pun dengan jarak yang pendek seperti itu asumsinya pada jam sibuk bisa 50 persen dari itu," jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved