Warga Sekitar TPA Burangkeng Minta Uang Kompensasi, Pemkab Bekasi Tidak Bisa Penuhi

Jadi kompensasi itu berupa infrastruktur, sarana kesehatan, dan pendidikan kita sudah sanggupi dan bakal akomodir kompensasi bentuk itu.

Warga Sekitar TPA Burangkeng Minta Uang Kompensasi, Pemkab Bekasi Tidak Bisa Penuhi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi masih tidak ada aktivitas pembuangan sampah, pada Selasa (5/3/2019). 

Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan tiga kali rapat bersama warga terkait penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Namun, hingga rapat yang dilakukam hari ini tetap tidak menemukan kata sepakat alias buntu.

"Musyawarah hari ini buntu, semua aspirasi yang mereka sampaikan kita bisa mengakomodir. Hanya satu yang kita tidak bisa akomodir, kaitan dengan masalah kompensasi berupa uang. Kita mentok disitu, warga ngotot minta kompensasi beruapa uang," kata Suhup Asisten Daerah III, Kabupaten Bekasi, saat dikonfirmasi Kamis (14/3/2019).

Suhup mengungkapkan pihaknya tidak bisa mengakomodir soal kompensasi berupa uang dikarenakan terbentur aturan. Pasalnya, dalam aturan yang ada kompensasi itu tidak melulu berbentuk uang.

"Tidak ada penjelasan yang berbentuk uang. Jadi kompensasi itu berupa infrastruktur, sarana kesehatan, dan pendidikan kita sudah sanggupi dan bakal akomodir kompensasi bentuk itu. Kalau bentuk uang kita tidak bisa," ungkap Suhup.

VIDEO: Wanita Penumpang Ethiophian Airlines Bawa Sabu dalam 13 Kaleng Saus Tomat

VIDEO: Baliho Kampanye Anak Bos Lion Air di Mampang Dicopot Petugas Satpol PP Karena Melanggar

VIDEO: Yuki Kato Juga Suntik Vaksin HPV Cegah Kanker Serviks, Tapi Lebih Grogi Dibanding Cinta Laura

Ia menjelaskan para warga yang ngontot meminta kompensasi berbentuk uang dikarenakan berkaca pada Bantargebang. Jika dilihat lebih jauh, Bantargebang boleh karena itu bukan wilayah DKI.

"Kita mentok disini, mereka berkaca pada Bantargebang, kenapa DKI (Jakarta) boleh atau dapat kompensasi. Ya karena pembuangan sampahnya ada di luar wilayah, kalau kita kan Burangkeng ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi saja tidak berikan kompensasi bentuk uang ke warga yang dekat TPA Sumur Batu," kata Suhup.

Dalam rapat itu juga, pihaknya memberikan beberapa pilihan untuk pemberian kompensasi kepada warga. Namun, warga tetap menolak pengajuan tersebut.

"Kita sudah janji bakal berikan perhatian khusus, kita akan berikan pendidikan gratis SMA, gak mau. Kemudian beasiswa mereka gak mau. Kompensasi bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan udah bisa kita akomodir, tapi kalau kompensasi kita gak bisa dalam bentuk uang," tegasnya kembali.

Dalam rapat bersama saat itu juga warga yang tergabung dalam Tim 17 atau penerima dan penyampaian aspirasi warga Burangkeng walk out (WO). Aksi WO itu dilakukan dikarenakan Pemkab tidak bisa memenuhi tuntutannya.

"Kita dua kali WO, rapat hari ini sama beberapa hari lalu. Dari kemarin kan bicaranya kompensasi saja. Ternyata tadi tidak ada kompensasi untuk warga," ujar Ketua Tim 17, Ali Gunawan.

Untuk kompensasi yang akan diberikan Pemkab seperti pendidikan dan infrastruktur, lanjut Ali, itu sudah menjadi tanggungjawab Pemkab.

"Untuk infrastruktur itu sudah kewajiban pemerintah, mau kasih pendidikan gratis juga sudah kewajiban," paparnya.

Sebelumnya, Warga Desa Burangkeng yang tergabung dalam Tim 17 melakukan penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi, pada Senin (4/3/2019). Semua truk sampah Pemkab, tidak bisa masuk untuk membuang sampah ke lokasi itu. Total hingga saat ini sudah 11 hari TPA itu ditutup.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved