Fahri Hamzah Nilai Pilpres Tak Adil karena Jokowi Bebas Temui Kepala Daerah Sedangkan Prabowo Tidak

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) segera membagi tugas.

Karena, menurutnya Jokowi saat ini sibuk berkampanye dan Jusuf Kalla tidak maju lagi dalam Pemilu Presiden.

"Maka yang sebenarnya saya ingin ngomong ya, baiknya Pak JK sama Pak Jokowi bagi tugas segera, Pak JK kan sudah enggak maju," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

• Amien Rais: Kalau Sampai Curang, Kita Doakan KPU Laknat, Hidupnya Sengsara Dunia Akhirat

Sehingga, menurut Fahri Hamzah, kunjungan ke daerah terkait urusan pemerintahan atau negara, dilakukan oleh Jusuf Kalla, bukan oleh Jokowi.

Apabila dilakukan oleh Jokowi, ia menilai akan ada kerancuan kapasitas kunjungannya tersebut, apakah sebagai presiden atau calon presiden.

"Baiknya yang pergi ke daerah, ketemu bupati, bukan untuk kampanye ya, ketemu Gubernur, ketemu wali kota, ketemu camat, ketemu lurah, ketemu kepala desa, ketemu Babinsa, macam-macam ya aparatur negara aparatur sipil dalam situasi kampanye seperti ini itu, sebaiknya dilakukan oleh Pak JK saja," usulnya.

• Setelah Nodai ABG, Kakek Berumur Setengah Abad Selipkan Uang Rp 150 Ribu Lalu Pergi

Selama ini, menurut Fahri Hamzah, Pemilu Presiden kurang adil karena Jokowi bisa berkunjung menemui kepala daerah, sementara Prabowo Subianto tidak bisa.

Selain itu, menurut Fahri Hamzah, Jokowi juga bisa mengumbar janji yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto.

"Dan (Prabowo) enggak bisa janjiin naikin gaji ditambah fasilitasnya. Pak Prabowo enggak bisa. Sementara Pak Jokowi terus melakukan itu," tuturnya.

• Pemilu Semakin Dekat, Wakapolri Bilang Keributan di Media Sosial Sudah Bergeser ke Dunia Nyata

Selain itu, dengan bagi-bagi tugas, maka menurut Fahri Hamzah tidak akan akan ada silang pendapat di pemerintahan, seperi kasus kartu pra kerja Jokowi, yag kemudian dikritik oleh Jusuf Kalla.

"Sudah lah Pak Jokowi, kita pakai etika di sini. Tolong beliau cuti dan kurangi lah mengonsolidasi birokrasi dan aparat negara, baik sipil maupun militer, dalam keadaan kampenye kayak gini," sarannya.

"Karena, itu nanti ada perasaan orang enggak fair. Ada perasaan orang ini kok curang nih, menggunakan kewenangan negara serta kekuasaan negara dan uang negara dalam masa kampanye, untuk mengonsolidasi aparat sipil dan militer," sambungnya.

• Elektabilitas Jokowi Melorot 8 Persen Gara-gara Fitnah Emak-emak, Kubu 02: Itu Hanya Butiran Debu

Sebelumnya menanggapi soal cuti kampanye, Jokowi menilai bahwa kegiatan yang dilakukannya selama ini sebagai presiden dan juga calon presiden, tak melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam aturan KPU, jelas Jokowi, capres petahana tak harus cuti untuk kampanye.

"Ya ini aturan KPU. Semuanya kan berangkat dari aturan," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Jumat (1/3/2019).

• Diciduk Polisi karena Isap Sabu, Sandy Tumiwa: Saya Lagi Galau