Pemilu 2019

Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN, Prabowo: Biar Enggak Ada Kapitalis Tentukan Bupati dan Gubernur

Dengan seperti itu, menurutnya, maka terpilihnya anggota legislatif bukan karena uang, melainkan berdasarkan kemampuan.

Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN, Prabowo: Biar Enggak Ada Kapitalis Tentukan Bupati dan Gubernur
Warta Kota
Prabowo Subianto saat berkunjung ke food court Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018) malam. 

CALON Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto setuju bila dana saksi pada Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden 2019, dibebankan kepada negara.

Dengan seperti itu, menurutnya, biaya politik menjadi tidak mahal.

"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia enggak mahal," ujar Prabowo Subianto di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

Baca: Demi Bantu Palu dan Donggala, Susi Pudjiastuti Rela Melenggang di Catwalk

Tidak mahalnya ongkos politik, menurut Prabowo Subianto, seperti yang diterapkan di sejumlah negara. Di Inggris, menurutnya, biaya untuk menjadi anggota dewan hanya Rp 4 juta.

"Jadi anggota parlemen, siaran TV untuk semua calon dianggap public service, enggak boleh dikutip uang. Baliho-baliho ditentukan juga enggak boleh diikutip uang selama kampanye," ungkapnya.

Dengan seperti itu, menurutnya, maka terpilihnya anggota legislatif bukan karena uang, melainkan berdasarkan kemampuan.

Baca: Bandingkan dengan Kompetisi Dangdut, Mardani Ali Sera Ingin Durasi Debat Capres Lebih dari Dua Jam

"Jadi setiap usaha untuk mengurangi ongkos politik saya setuju. Ini juga mengurangi segala macam, korupsi, ini itu ini," tuturnya.

Meskipun demikian, Prabowo Subianto mengatakan bahwa biaya politik yang dibebankan kepada negara harus proporsional, sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Jadi enggak ada kapitalis-kapitalis yang bisa menentukan siapa jadi bupati, siapa jadi gubernur. Ini sekarang masalahnya seperti itu," paparnya.

Baca: Jokowi: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Kok Rame?

Usulan dana saksi dibebankan dari APBN berangkat dari tidak samanya logistik yang dimiliki masing-masing partai.

Tidak semua partai sanggup untuk membiayai saksi di seluruh TPS. Oleh karena itu, Komisi II mengusulkan agar dana saksi dibiayai negara, sehingga masing masing partai tetap memiliki saksi di setiap TPS.

Namun, usulan tersebut ditolak pemerintah. Mereka beranggapan dana saksi tidak bisa dibebankan pada APBN, karena tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved