Pilpres 2019

Pengamat: Gerakan #2019GantiPresiden Dibesarkan oleh Petahana

Jika tuntutan masyarakat dikabulkan, Hendri Satrio menilai gerakan itu akan mati dengan sendirinya.

Pengamat: Gerakan #2019GantiPresiden Dibesarkan oleh Petahana
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ratusan pendukung gerakan #2019GantiPresiden mulai memadati kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018). 

KUBU Jokowi-Ma'ruf Amin disebut terlalu reaktif terhadap gerakan #2019GantiPresiden, sehingga hal itu justru berimbas sendiri kepada mereka.

Begitulah pengamatan dari Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Hendri Satrio mengatakan, yang membesarkan hashtag atau gerakan tersebut justru kubu petahana. Salah satunya, melalui sikap kepolisian yang melarang gerakan ganti presiden di sejumlah wilayah.

"Jadi yang membesarkan gerakan ini tuh bukan para pendirinya seperti Mardani gitu. Mardani memang mencetuskan, memang inisiatif datangnya dari dia, tapi yang membesarkan ini ya petahana," ujar Hendri Satrio, saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (28/8/2018).

Baca: Kubu Jokowi-Maruf Amin: #2019GantiPresiden Enggak Bikin Kenyang dan Bahagia

"Karena ini ditanggapi oleh Jokowi sendiri 'masa kaus bisa ganti presiden', kemudian dilakukan tindakan-tindakan represif dari aparat. Ya, yang membesarkan ini ya mereka-mereka juga," sambungnya.

Menurutnya, bila gerakan tersebut didiamkan saja, tentu hasilnya akan berbeda. Akan lebih baik, kata dia, kubu petahana fokus menyelesaikan tuntutan masyarakat serta janji-janji mereka dari lima tahun silam. Jika tuntutan masyarakat dikabulkan, Hendri Satrio menilai gerakan itu akan mati dengan sendirinya.

"Turunin aja harga telur, harga ayam, beras, buka lapangan kerja, turunin tarif dasar listrik. Nanti juga enggak usah ditahan-tahan, enggak usah diadang, enggak usah diusir, mati sendiri itu gerakan. Karena sudah enggak ada lagi bahannya," tuturnya.

Baca: PPP: Masalah Gerakan #2019GantiPresiden Bukan pada Hashtagnya

Founder KedaiKOPI itu mengingatkan, pada 2004 silam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden karena dicitrakan terzalimi. Sehingga, bukan tidak mungkin masyarakat akan bersimpati pada gerakan ini bila merasa terzalimi.

"Ingat di 2004, SBY itu terpilih karena dicitrakan terzolimi gitu. Nah, ini kan bisa saja sejarah berulang, kalau kemudian masyarakat melihat gerakan #2019GantiPresiden ini terzolimi, maka simpati masyarakat lebih besar," ulas Hendri Satrio.

"Tapi kalau kemudian baru bersuara #2019GantiPresiden kemudian langsung heboh, diadang-adang, diseriusin, muncul lah nanti empati dari masyarakat, sehingga gerakan ini makin besar. Jadi, sekali lagi yang membesarkan gerakan ini ya justru petahana," bebernya.

Baca: Sebut Gerakan Makar, Ini Arti Gerakan #2019GantiPresiden Menurut Ali Mochtar Ngabalin

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kembali mengkritik keras langkah kepolisian yang melarang gerakan ganti presiden di sejumlah wilayah.

Muzani menilai larangan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran dan kepanikan pemerintah terhadap keinginan masyarakat mengganti pemimpinnya.

"Ya iya (khawatir). Kenapa harus menggunakan aparat itu? Kan kasihan. Polisi itu kan Bhayangkari negara, bukan Bhayangkari rezim," tegas Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved