Pilpres 2019

PPP: Masalah Gerakan #2019GantiPresiden Bukan pada Hashtagnya

Hanya, menurut Arsul, yang harus dilihat bukan pada tema atau tagarnya, melainkan pada forum pidato gerakan tersebut.

PPP: Masalah Gerakan #2019GantiPresiden Bukan pada Hashtagnya
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ratusan pendukung gerakan #2019GantiPresiden mulai memadati kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018). 

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak menyalahkan KPU soal gerakan #2019GantiPresiden 2019 yang disebut bukan kampanye.

Hanya, menurut Arsul Sani, yang harus dilihat bukan pada tema atau tagarnya, melainkan pada forum pidato gerakan tersebut.

"Kalau hashtag-nya saja, mau itu 2019 ganti presiden atau Jokowi dua periode, itu tidak atau bukan merupakan bagian kampanye oleh komisoner KPU. Tetapi kan namanya hashtag itu diikuti dengan sebuah gerakan yang membentuk forum, forumnya itu ya forum pidato," tutur Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca: Tak Masuk Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, Ahmad Dhani Ingin Fokus di Gerakan #2019GantiPresiden

Dalam forum pidato tersebut, lanjut Arsul Sani, biasanya akan disampaikan isi gerakan tersebut. KPU, menurut Arsul Sani, harus cermat apakah dalam forum tersebut ada unsur kampanye atau tidak.

"Nah, kita lihat pidatonya ada tidak di situ unsur kampanye, definisi kampanye, ada tidak misalnya ujaran kebencian yang bisa dipidana dengan UU KUHP dan UU ITE. Kalau itu disebarkan oleh media elektronik, ada atau tidak unsur penghinaan? Masalahnya ada di situ, bukan hashtag-nya. Ini yang saya kira harus dicermati," paparnya.

Selain itu, menurut Arsul Sani, polemik #2019GantiPresiden juga terletak pada konsentrasi massa. Kumpulan massa tersebut mendapat pertentangan dari kelompok lain yang berpotensi menimbulkan gesekan. Ketika gesekan tersebut terjadi, maka polisi berhak membubarkan massa.

"Di sana harus dipenuhi, dan di sana punya kewenangan kalau sebuah ekspresi menyatakan pendapat di muka umum menimbulkan gangguan tehadap ketertiban umum, memang polisi berhak untuk membubarkan," bebernya. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help