Gerindra Minta TGUPP Dievaluasi Karena Tak Ada Kerjaannya

TIM gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dinilai tak ada kerjaan dan gunanya.

Partai Pengusung Anies-Sandi, Gerindra, bahkan meminta TGUPP dievaluasi apakah masih diperlukan atau tidak. 

Hingga kini, setelah diresmikan pada Januari 2018 mereka hanya menerima gaji dari APBD.

Kinerja sebagai pembantu gubernur sama sekali tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Iman Satria, yang memberi penilaian itu.

Iman meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, haru mengevaluasi kinerja semua TGUPP.

Menurut dia, pembentukan tim itu untuk membantu menjalankan pemerintahan di DKI, tapi sama sekali tak berjalan

’’Lah, ini masyarakat banyak yang mengadu TGUPP lambat menerima dan merespon aduan masyarakat,’’ kata Iman di DPRD DKI kemarin (2/5/2018).

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menjelaskan, untuk membayar lima bidang TGUPP Pemprov DKI, harus merogoh APBD Rp 28 miliar.

Mulai dari bidang pencegahan korupsi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi serta terakhir bidang pencepatan pembangunan, dan pengaduan masyarakat.

’’Tetapi, maka kerjanya? Tak ada ini menurut saya. Gampang saja menilainya, masyarakat sering ngadu ke dewan susahnya mengadu ke pemprov dan serapan masih rendah memasuki tengah tahun ini,’’ jelas dia.

Sejatinya, kata Iman, TGUPP adalah orang-orang profesional yang bisa mempercepat pembangunan.

"Ini malah cuma merepotkan atau memborosi APBD untuk membayar orang yang tak terlihat kerjanya," kata Iman.

Iman menegaskan selama ini tak ada target pencapaian dari apa yang dikerjakan TGUPP.

’’Harus dilihat dan harus dievaluasi memang menurut saya. Supaya dana ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau, yang tak bisa kerja pecat saja, buat apa jadi beban Anies-Sandi dan APBD,’’ ucapnya dengan nada tinggi.

’’Terutama soal serapan anggaran dan pengaduan masyarakat. Tak ada kerjanya kayanya,’’ tambah dia.

Sedangkan terkait penyerapan, kata Iman, berdasar, data publik.bapedadki.net, realisasi penyerapan belanja langsung-tak langsung baru Rp 9.261 triliun atau 13 persen dari total APBD Rp77,1 triliun.

Padahal, ini sudah memasuki pertengahan tahun. Angka itu terlampau jauh dari target serapan APBD DKI 2018 mencapai Rp20 triliun tiap kuartal.

’’Itu kan ada tim percepatan pembangunan. Kerjanya bagaimana,’’ tanyanya.

Anggota TGUPP bidang percepatan pembangunan yang membawahi pengaduan masyarakat, Naufal Firman Yursak, tak bisa dikonfirmasi Warta Kota.

Pesan singkat dan telepon dari Warta Kota tak direspons oleh Firman.