Sky Hospital RSUD Tarakan Berdiri di atas Kali Cideng

Menurut Soni, pembangunan di atas saluran air itu diperbolehkan selama itu memungkin. Sebagai upaya untuk optimalisasi ruangan yang ada.

Sky Hospital RSUD Tarakan Berdiri di atas Kali Cideng
Warta Kota/Mohamad Yusuf
Sky Hospital RSUD Tarakan yang diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, Rabu (18/1). meresmik 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan pembangunan Sky Hospital, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Namun, bangunan setinggi 19 lantai itu akan berdiri di atas Kali Cideng.

Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan pembangunan itu sesuai dengan aturan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meresmikan Sky Hospital RSUD Tarakan, Rabu (18/1).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meresmikan Sky Hospital RSUD Tarakan, Rabu (18/1).

"Intinya ini untuk pembangunan itu sesuai peruntukan dan perizinan yang dikeluarkan. Karena tidak mengganggu," kata Sumarsono atau Soni, usai peresmian Sky Hospital, Rabu (18/1/2017).

Menurut Soni, pembangunan di atas saluran air itu diperbolehkan selama itu memungkin. Sebagai upaya untuk optimalisasi ruangan yang ada.

Dimana di Jakarta saat ini, keberadaan lahan untuk pembangunan cukup sulit.

"Untuk swasat uang ingin bangun di atas saluran air, harus dikaji oleh Dinas Cipta Karya dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tidak semua di atas saluran diperbolehkan. Selektif, hanya tempat-tempat tertentu saja," tegasnya.

Soni mengatakan bahwa rumah sakit itu nantinya akan menjadi kebanggan Jakarta.

Karena dari rumah sakit tipe C telah naik menjadi tipe A.

"Intinya, Sky Hospital ini dulu pernah diributkan di awal, mengalami penundaan. Lelang manajemen konsultan dan konstruksi ini untuk kepentingan publik yang sangat mendesak dan waktu yang kita punya hanya 12 bulan. Proyek berjalan terus, ini proyek APBD 2017 yang pertama dilaksanakan, dengan anggaran Rp 243 miliar," katanya.

Keberadaan rumah sakit ini, lanjutnya akan menambah 120 bed dari rumah sakit Tarakan. Dengan berbagai fasilitas yang meningkat.

Pusat Rujukan

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Tarakan, Togi Asman Sinaga, mengatakan bahwa soal aturan sudah dilengkapi Pergub di atas air dan jalan.

"Izinnya sudah ada, syarat sudah lengkap," katanya.

Selain itu, rumah sakit tersebut mengatakan bahwa nantinya rumah sakit itu menjadi pusat rujukan tingkat provinsi.

"Ini kan rumah sakit tipe A. DKI Jakarta banyak tipe B. Layanan ini jadi pusat rujukan, sub spesialis. Misalnya jantung, di tempat lain belum ada operasi jantung. Di sini bisa open heart (buka jantung) dengan ahli," katanya.

Nantinya rumah sakit itu juga ke arah sub spesialis. Kami sudah punya 34 spesialis dengan 15 sub spesialis.

Untuk pelayanan, ada 18 ruang rawat inap, tindakan, rawat jalan, kegiatan yang menampung rujukan dari puskesmas sampai tingkat provinsi.

"Untuk sistem keamanan (bangunan di atas saluran air) dirancang seperti bangunan untuk tingkat provinsi, standar Permenkes pembangunan Rumah Tahun 2016," katanya.

Semua Layanan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto, mengatakan bahwa rumah sakit itu untuk semua layanan.

"Rumah sakit ini menjadi tumpuan kita semua warga DKI. Memang pasien di sini banyak sekali, hanya pasien spesifik yang nggak bisa ditampung oleh Rumah Sakit tipe C dan D. Masalah seperti urutan penyakit strok, kecelakaan lalin, jantung, kanker, gagal ginjal, rumah sakit ini disiapkan untuk semua layanan tersebut," katanya.

RSUD Tarakan sendiri, saat ini terdapat 580 bed. Untuk fasilitas pasien kelas 3 sampai 1, VIP, VVIP.

"70 persen tempat tidur untuk kelas 3," katanya.

Sementara di untuk rumah sakit di Jakarta seluruhnya terdapat 24.670 tempat tidur pasien.

Kepentingan Umum

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya DKI Jakarta, Benny Agus Candra, menegaskan bahwa pembangunan di atas saluran air tetap diperbolehkan.

Selama tidak mengganggu fungsi saluran air.

"Boleh saja, sejauh tidak mengganggu fungsi saluran sungai. Diutamakan untuk kepentingan umum dan sosial antara lain seperti rumah sakit," katanya.

Hal tersebut dilakukan karena memang terjadi keterbatasan lahan di Jakarta.

"Hal ini untuk mengatasi keterbatasan lahan," katanya.‎

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved