Din Syamsuddin Sayangkan Jokowi Hanya Kunjungi Muhammadiyah dan NU

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTA KOTA, MENTENG - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin berharap Presiden Joko Widodo bersilaturahmi ke organisasi masyarakat (ormas), untuk mendinginkan tensi masyarakat yang memanas akibat kasus dugaan penistaan agama.

"Bukan hanya FPI (Front Pembela Islam) yang harus dikunjungi, itu hanya sebagian kecil dari Umat Islam, masih banyak organisasi lainnya yang harus kita hargai," tutur Din Syamsuddin di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Baca: Polisi Ternyata Juga Akan Periksa Ketua MUI KH Maruf Amin

Baca: VIDEO: MUI Tegaskan Tidak Mengubah Sikap Keagamaan Terkait Penistaan Agama

Ia menyayangkan sikap Presiden yang hanya mengunjungi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua hari setelah aksi unjuk rasa.

Usai waktu ibadah salat Magrhib, kisaran pukul 18.20, ratusan massa pengunjuk rasa menyambangi depan kompleks perumahan Pantai Mutiara tempat Ahok bernaung, di Jalan Pluit Utara Raya, Jakarta Utara, Jumat (4/11/2016).

"Karena itu saya juga menyayangkan tidak mau menemui itu. Itu salah satu bentuk yang mudah terbaca, wah ini melecehkan, ingin mengabaikan. Ini masalah keadilan lagi. Ada kelompok lain diundang ke Iatana, ini orang datang kan maksudnya baik," imbuhnya.

Din Syamsuddin mengatakan ada banyak ormas keagamaan selain Muhammadiyah dan NU yang harusnya juga dikunjungi oleh Presiden Jokowi.

"Tapi ada kelompok lain, ormas Islam di negara ini dalam taraf nasional itu ada ratusan, yang bergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI ini ada 70an. Harusnya juga disapa," ucap Din Syamsuddin.

Wujud silaturahmi yang dilakukan, sambungnya, berfungsi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat selain dari Muhammadiyah dan NU.

Baca: Ketua PBNU: Ahok Menyinggung Umat Islam, Tapi Dia Kan Sudah Minta Maaf

"Bentuk penyapaannya itu tidak sekadar datang basa-basi, tapi tangkap aspirasinya, tangkap apa yang menjadi kepentingannya. Kepentingan Umat Islam yang harus dibaca oleh presiden dan pemerintah, jangan ada upaya sistematis untuk menyingkirkan Umat Islam, apalagi secara ekonomi. Secara ekonomi Umat Islam saat ini sudah terpuruk," paparnya. (*)