Pengamat Minta Warganet Cerdas Tanggapi Laporan Maia Estianty ke Ahmad Dhani

Ringkasan Berita:

• Ahmad Dhani kembali membahas masa lalunya dengan Maia Estianty, termasuk mengunggah dokumen SP3 terkait kasus dugaan KDRT yang sempat dilaporkan mantan istrinya tersebut.
• Pengamat Komunikasi Agustina Widyawati menilai ramainya respons publik terhadap polemik itu menunjukkan budaya instant judgment, ketika masyarakat cepat menyimpulkan sesuatu berdasarkan narasi viral.

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi menyoroti kembali mencuatnya polemik antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty usai unggahan dokumen penghentian penyidikan kasus dugaan KDRT.

Publik diminta lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar agar tidak terjebak pada penghakiman sepihak.

Diketahui, Ahmad Dhani kembali membahas masa lalunya dengan Maia Estianty, yang jadi alasan mereka harus bercerai di tahun 2008.

Setelah membahas kabar dugaan perselingkuhan, Dhani juga mengunggah berkas polisi tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), atas kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dhani dilaporkan oleh Maia Estianty ke polisi, atas kasus dugaan KDRT. Namun polisi mengeluarkan surat SP3, karena pentolan grup band Dewa 19 itu tidak terbukti melakukannya.

Baca juga: Ahmad Dhani Terbukti Tak Bersalah Kasus KDRT, Terungkap Alasan Haru Tak Laporkan Balik Maia Estianty

Unggahan ayah dari Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani membuat warganet memberikan komentar positif dan negatif, baik ke Dhani atau pun Maia.

Masalah ini menjadi sorotan dari Pengamat Komunikasi, Agustina Widyawati, S.Sos.,M.I.Kom.

Agustina Widyawati menyebut kondisi tersebut sebagai dampak budaya 'instant judgment' yang berkembang melalui platform digital. 

Menurut Widya, publik saat ini cenderung membentuk kesimpulan tersendiri, berdasarkan narasi emosional yang viral dibanding memahami proses hukum secara menyeluruh.

"Padahal kita sering cuma lihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut figur publik, emosi publik biasanya jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk mencari fakta secara utuh," kata Agustina Widyawati kepada awak media, Senin (11/05/2026).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik tersebut menjelaskan, unggahan Dhani tersebut menimbulkan adanya perbedaan antara persepsi publik dengan fakta hukum.

Menurut Widya, dalam ilmu komunikasi kondisi tersebut bisa terjawab lewat teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw. 

Baca juga: Harapan Ahmad Dhani Cucunya Lahir di Jumat Kliwon Pupus, Usulan Nama Juga Ditolak Al Ghazali

"Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi media sangat kuat dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik," ucapnya.

"Jadi ketika media dan media sosial terus menerus menyoroti konflik Ahmad Dhani dan Maia Estianty, publik akhirnya ikut fokus pada sisi-sisi tertentu yang paling sering dimunculkan," sambungnya.

Viralnya unggahan Dhani dianggap Widya, membuat sebuah kecendrungan seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sejak awal. 

Ia merasa budaya media sosial juga mempercepat penyebaran persepsi kolektif.

Konten berupa potongan video, kutipan podcast, unggahan ulang, hingga komentar viral dinilai lebih cepat memengaruhi publik dibanding penjelasan hukum yang panjang dan kompleks.

Konflik Rumah Tangga Jadi Konsumsi Publik

Widya menilai konflik rumah tangga figur publik sangat mudah berubah menjadi konsumsi massal, karena memiliki unsur emosional yang kuat.

"Maia waktu itu mendapat simpati karena publik melihat narasi tentang perjuangan dan kesan rasa sakit yang dialaminya. Sementara Ahmad Dhani banyak mendapat stigma negatif karena citra yang muncul di publik cenderung keras dan kontroversial," jelasnya. 

"Orang merasa sudah tahu keseluruhan cerita hanya dari potongan konten yang lewat di beranda mereka. Padahal konflik rumah tangga atau persoalan keluarga biasanya kompleks dan tidak sesederhana siapa benar dan siapa salah," tambahnya.

Unggahan Dhani dianggap Widya jadi sebuah pembelajaran penting, karena dampaknya membuat sebagian masyarakat sulit membedakan antara opini publik, dugaan, dan fakta hukum padahal dalam sistem hukum, ketiga hal tersebut memiliki posisi yang berbeda. 

Widya menilai literasi hukum masyarakat Indonesia masih perlu diperkuat agar publik tidak mudah membentuk kesimpulan hanya berdasarkan narasi yang berkembang di media sosial.

“Media sosial justru sering menyederhanakan persoalan supaya lebih mudah dikonsumsi dan memancing reaksi. Akhirnya publik ikut terbawa untuk menghakimi cepat, bahkan sebelum proses klarifikasi atau hukum benar-benar selesai," terangnya.

Widya mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi informasi digital, terutama terkait konflik personal figur publik.

"Di era digital sekarang, sesuatu yang ramai dibicarakan belum tentu sepenuhnya benar, dan sesuatu yang terlihat jelas di media belum tentu menggambarkan realitas secara utuh. Ini perlu dipahami," ujar Agustina Widyawati. (Ari).