Pemerintah dan Pengembang Bahas Tantangan Properti 2026, Program 3 Juta Rumah Disorot

Ringkasan Berita:

• Forwapera menggelar diskusi industri properti 2026 dan Anugerah Forwapera di Jakarta.
• Pemerintah menegaskan sektor perumahan menjadi instrumen penting pembangunan nasional.
• Sebanyak 40 tokoh dan institusi menerima penghargaan Anugerah Forwapera 2026.

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Forum Wartawan Perumahan Rakyat atau Forwapera menggelar diskusi industri properti 2026 di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Anugerah Forwapera 2026 yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sektor perumahan.

Suasana diskusi berlangsung dinamis sejak pagi dengan dihadiri pemerintah, asosiasi pengembang, perbankan, hingga pelaku industri properti. Para peserta tampak aktif berdiskusi mengenai peluang sekaligus tantangan sektor perumahan nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan sektor perumahan merupakan instrumen strategis pembangunan nasional. Ia menyebut persoalan hunian berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga: Buka Retret Pejabat Kabupaten Kuningan, Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Wujudkan Visi Misi Daerah

"Sektor perumahan menjadi instrumen strategis untuk mengatasi backlog dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Fahri, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, melalui RPJMN 2025 hingga 2030 dan Program 3 Juta Rumah, pemerintah mendorong penanganan backlog berbasis wilayah. Pemerintah juga memperkuat ekosistem pembiayaan serta pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Tantangan Industri Properti Nasional

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Kreshnariza Harahap mengatakan pembangunan kawasan permukiman harus terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan kawasan dinilai penting agar pembangunan hunian selaras dengan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar.

Dalam keterbatasan lahan perkotaan, hunian vertikal dinilai menjadi solusi yang semakin diminati generasi milenial. Pengembangan hunian vertikal terjangkau diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ruang sekaligus mengurangi kawasan kumuh.

Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie menilai industri properti nasional masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi dan ketidakpastian kebijakan. Kondisi tersebut terlihat dari penurunan penjualan rumah komersial meski telah diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah.

Selain daya beli masyarakat yang melemah, sejumlah regulasi juga dinilai memengaruhi kinerja pengembang. Industri properti membutuhkan kepastian kebijakan karena tanah merupakan bahan baku utama pembangunan.

Baca juga: Begini Meriahnya Iring-Iringan Kenegaraan Antar PM Australia Anthony Albanese ke Istana Merdeka

Wakil Ketua Umum Bidang Property Syariah Himperra Hadiana menyampaikan pasar perumahan syariah memiliki peluang besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Konsep hunian syariah dinilai menawarkan transaksi yang lebih transparan serta perlindungan hukum bagi konsumen.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan BP Tapera optimistis menghadapi 2026 melalui strategi SIP 350 Ribu. Strategi tersebut mencakup sinergi, inovasi, dan promosi pembiayaan perumahan.

Direktur Utama Pesona Kahuripan Group Angga Budi Kusuma menilai pengembang perlu mulai menggarap hunian vertikal untuk menghadapi tantangan 2026. "Ini sebuah tantangan yang saya optimistis bisa melaluinya. Developer harus mulai belajar bermain di rumah vertikal walaupun potensi rumah tapak masih besar," kata Angga.

Baca juga:  Pegawai PPPK RSPAU Tewas Membusuk di Rumah Kontrakan Pondok Gede, Sejumlah Barang Korban Hilang

Anugerah Forwapera 2026