PDIP Sebut APBN Mengkhawatirkan: Utang Dibayar dengan Utang Baru

Ringkasan Berita:

• Hasto menilai kondisi APBN saat ini mengkhawatirkan karena defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026 dan keseimbangan primer yang negatif.
• Menurutnya, pemerintah terpaksa membayar utang lama dengan utang baru, yang ia gambarkan sebagai kondisi "gali lubang tutup lubang".
• Hasto juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, kemiskinan, sulitnya lapangan kerja, serta meningkatnya PHK sebagai persoalan ekonomi yang perlu segera ditangani.

WARTAKOTALIVE.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilainya sedang menghadapi tekanan serius.

Dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto menyebut defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif menjadi sinyal peringatan bagi perekonomian nasional

Pada awalnya, Hasto mempertanyakan apakah demokrasi politik dan ekonomi saat ini sudah benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Menurut dia, jika dilihat dari perspektif tersebut, Indonesia saat ini justru sedang menghadapi persoalan yang sangat serius terkait fiskal, moneter, dan perekonomian di sektor riil.

Baca juga: Rupiah Nyaris Sentuh Rp18.000, DPR Minta BI Gerak Cepat  untuk Lindungi Daya Beli Masyarakat

"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata Hasto.

Kondisi tersebut, kata Hasto, diperparah dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini.

Ia menilai, pelemahan mata uang Indonesia merupakan cerminan dari adanya persoalan struktural dan turunnya tingkat kepercayaan publik.

Hasto menilai, usulan rekonsolidasi fiskal bertema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas oleh PDIP sangat relevan.

Pasalnya, APBN saat ini dinilai masih didominasi oleh pengeluaran yang bertujuan meraup simpati publik semata.

"Ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujar Hasto. 

Hasto menyebut persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com