BPBD DKI Minta Warga Pesisir Jakarta Waspada Banjir Rob hingga 5 Juni

Ringkasan Berita:

• BPBD DKI Jakarta meminta warga pesisir utara Jakarta siaga menghadapi potensi banjir rob hingga 5 Juni 2026.
• Fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Purnama diperkirakan memicu genangan di sejumlah kawasan pesisir.
• Pemprov DKI juga mengakui infrastruktur pengendali banjir saat ini mulai terbatas menghadapi hujan ekstrem akibat perubahan iklim.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Warga pesisir utara Jakarta diminta siaga menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi hingga 5 Juni 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut fenomena pasang maksimum air laut berpotensi memicu genangan di sejumlah kawasan pesisir, terutama pada malam hari.

Fenomena tersebut terjadi bersamaan dengan fase Bulan Purnama pada 31 Mei 2026 yang diperkirakan meningkatkan tinggi muka air laut. 

BPBD mencatat periode pasang maksimum berlangsung sejak 27 Mei hingga 5 Juni 2026, dengan puncak pasang diprediksi terjadi pukul 19.00 hingga 00.00 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Baca juga: Instruksi Pramono Atasi Banjir Jakarta dan Hadapi Fenomena El Nino

“Adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase Bulan Purnama pada tanggal 31 Mei 2026, berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Muara Angke, Tanjung Priok, Marunda, Cilincing, Kalibaru, hingga Kepulauan Seribu.

BPBD mengingatkan warga agar membatasi aktivitas di kawasan pesisir saat pasang tinggi berlangsung.

Warga juga diminta memastikan saluran drainase di lingkungan sekitar berfungsi optimal guna meminimalkan genangan.

Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari pemerintah.

“Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Jakarta Siaga 112 yang beroperasi selama 24 jam,” kata Marulitua.

Pengendali Banjir Mulai Terbatas

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa infrastruktur pengendali banjir yang ada saat ini mulai mengalami keterbatasan dalam menghadapi hujan ekstrem akibat dampak perubahan iklim.

Curah hujan yang kini kerap melampaui kapasitas desain infrastruktur disebut menjadi faktor utama banjir masih terjadi di sejumlah titik di ibu kota.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan sebagian besar fasilitas pengendali banjir di Jakarta dibangun untuk menangani curah hujan sekitar 100 hingga 150 milimeter.

Namun, beberapa tahun terakhir intensitas hujan meningkat hingga mencapai 250 milimeter.

Baca juga: Ungkap Penyebab Banjir Jakarta, Pramono Anung: 80 RT Terdampak, Surut dalam 3 hingga 4 Jam

"Infrastruktur pengendali banjir seperti pompa air, tanggul sungai, saluran drainase, waduk/situ/embung dibangun dengan kapasitas desain atau kemampuan menampung dan mengalirkan aliran permukaan dari curah hujan dengan besaran tertentu.

Namun, beberapa tahun belakangan karena adanya perubahan iklim, curah hujan yang terjadi cenderung tinggi dan ekstrim yaitu 150-250 mm," kata Ika kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kemampuan infrastruktur eksisting menjadi kurang optimal saat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta.

Untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih besar dengan kebutuhan lahan dan biaya yang tidak sedikit.

"Jadi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta efektif untuk curah hujan 100-150 mm, sedangkan untuk curah hujan yg lebih tinggi lagi dibutuhkan kapasitas infrastruktur yang lebih besar," ucap Ika.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan ratusan pompa air sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.

Hingga 18 Mei 2026 tercatat ada 683 pompa stasioner yang tersebar di 246 titik, serta 540 pompa mobile yang ditempatkan di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

Terkait bendungan dan sodetan, Pemprov DKI menegaskan infrastruktur tersebut bukan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah Jakarta.

Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak memiliki bendungan, bendung atau pun sodetan," jelasnya.

Ika memaparkan, Bendungan Sukamahi dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Bendung Katulampa berada di bawah pengelolaan Dinas SDA Jawa Barat bersama Sudin SDA Jakarta Selatan, sementara Sodetan Ciliwung di kawasan Jatinegara menjadi kewenangan Kementerian PU.

Proyek Infrastruktur 2025-2027

Untuk memperkuat sistem pengendalian banjir, Pemprov DKI melalui Dinas SDA menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur pada periode 2025-2027 melalui program JakTirta dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Beberapa proyek yang direncanakan meliputi pembangunan sistem tata air dan pompa di kawasan Bulak Cabe, Pegangsaan Dua, Cilincing KBN, hingga Daan Mogot.

Selain itu, pembangunan waduk dan embung baru juga akan dilakukan di Pondok Labu, Kebagusan, dan Sunter Hulu.

Normalisasi sungai turut menjadi prioritas, terutama di Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.

Adapun untuk perlindungan wilayah pesisir, pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD akan dilanjutkan di kawasan Pantai Mutiara, Muara Baru, dan Kali Blencong.(m27)